Revisi aturan Kemenhub jauh dari prinsip ekonomi kerakyatan Jokowi

Merdeka.com - Para pengemudi transportasi online secara tegas menolak revisi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek. Aturan ini dinilai tidak sesuai dengan prinsip kebijakan ekonomi kerakyatan Presiden Joko Widodo.

"Jokowi mau ekonomi kerakyatan, mendukung rakyat kecil mandiri. Tapi gara-gara Menhub kami dibatasi untuk maju. Oleh karena itu tolong pak Presiden meninjau kembali revisi ini," kata Perwakilan Pengemudi Grab Puguh Winarko di kantor Grab, Lippo Kuningan, Jakarta, Jumat (17/3).

Menurutnya, jika peraturan ini benar-benar diterapkan, bisa menghambat pemasukan dari pengemudi online. Terlebih nantinya dalam aturan tersebut akan diatur penetapan tarif.

"Kami sangat keberatan dengan kebijakan pemerintah yang notabene merugikan kami. Karena dari pekerjaan ini kita bisa mandiri tidak terikat. Bisa menentukan keuangan, masa depan kami tanpa diatur perusahaan," pungkasnya.

Sebelumnya, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek atau aturan untuk taksi online akan berlaku efektif pada 1 April 2017 mendatang.

Terdapat 11 pon yang menjadi bahan revisi, PM 32/2016, yaitu taksi daring masuk ke dalam angkutan sewa khusus, mobil 1.000 cc bisa dioperasikan, pemda berhak mengatur tarif batas atas dan bawah taksi daring, pemda berhak membatasi jumlah taksi daring sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing, kewajiban balik nama STNK harus atas nama perusahaan terhitung masa berlaku STNK pribadi habis, wajib uji berkala (KIR), memiliki pool bisa dengan kerja sama, memiliki bengkel yang bisa bergabung dengan perusahaan tertentu, membayar pajak bagi perusahaan aplikasi sesuai dengan apa yang diatur Ditjen Pajak Kementerian Keuangan, memberikan akses kepada Kemenhub berupa data pengemudi (dashboard) oleh perusahaan taksi daring dan pemberian sanksi berupa teguran hingga pemblokiran. (mdk/sau)