Merdeka.com - Kementerian Keuangan mencatat utang pemerintah mencapai Rp6.074,56 triliun per akhir Desember 2020. Secara nominal, utang pemerintah mengalami peningkatan dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Peningkatan utang masih bakal terjadi seiring melebarnya defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Meski begitu pelebaran defisit merupakan langkah normal di saat resesi.

"Wajar ketika belanja naik drastis, penerimaan negara turun drastis, kalau dicombine, hasilnya, ya, defisit APBN melebar. Dan defisit melebar ini suatu keniscayaan. Justru saya lebih khawatir defisitnya dikencengin, tidak boleh melebar, dan akhirnya pemerintah tidak melakukan apa-apa. Itu justru bahaya," jelas Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Piter Abdullah.

Piter melanjutkan, jika pemerintah tidak melebarkan kontraksi ekonomi, maka ekonomi Indonesia akan jatuh lebih dalam. Dampaknya, lanjutnya, pengangguran akan semakin besar, begitu juga dengan kemiskinan. Lebih parah lagi, jika pemerintah memaksa 'menjaga' defisit APBN agar tidak melebar, Indonesia bisa dipastikan jatuh ke jurang krisis yang lebih dalam.

Berikut sejumlah respons pemerintah mengenai peningkatan jumlah utang ini.

1. Pemerintah Tegaskan Punya Kemampuan Bayar

Staf Khusus Menteri Keuangan, Yustinus Prastowo mengatakan, Indonesia mempunyai kemampuan dalam membayar utang karena rasio pendapatan pajak terhadap utang lebih baik dibandingkan negara lain.

"Kita relatif lebih baik dan rasio penerimaan negara atau penerimaan pajak terhadap utang kita cukup bagus dibandingkan banyak negara," kata Yustinus.

Pemerintah, kata dia, akan menjaga debt service ratio (DSR) agar memiliki kemampuan membayar terutama utang luar negeri.

Adapun DSR pada 2020 mencapai 23,8 persen atau naik dibandingkan 2019 mencapai 18,4 persen karena meningkatnya jumlah pinjaman jatuh tempo sehingga menambah porsi cicilan pokok.

2. Pemerintah Komitmen Turunkan Jumlah Utang

Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis, Yustinus Prastowo memastikan, pemerintah akan terus mewaspadai peningkatan utang di tengah kondisi pandemi Covid-19. Bahkan, secara bertahap, pemerintah berjanji akan menurunkan posisi utang.

"Pemerintah juga mewaspadai peningkatan utang saat pandemi dan berupaya keras untuk menurunkan secara gradual," jelas dia seperti dikutip dari akun Twitternya @prastow.

Dia mengatakan, untuk menekan posisi utang pemerintah, secara bersamaan juga akan mengoptimalkan pendapatan negara. Sehingga hal tersebut akan membantu meminimalisir jumlah utang.

3. Penambahan Utang Indonesia di 2020 Lebih Kecil Dibanding Negara Lain

Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara Kementerian Keuangan, Kunta Wibawa mengatakan, pemerintah mengelola defisit Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) secara prudent sepanjang 2020. Hal ini terlihat dari posisi dan pertambahan utang yang lebih kecil dibanding negara lain.

"Defisit kita lebih prudent dibanding negara lain termasuk juga utang publik kita terhadap PDB. Kalau kita lihat utang terhadap PDB kita naik tetapi masih 40 persen, ini lebih baik dibanding negara lain jauh lebih tinggi rata rata 60-70 persen," ujarnya.

Adapun belanja APBN 2020 sebesar Rp2.589 triliun. Kemudian alokasi di 2021 hingga 22 Februari mencapai Rp2.750 triliun. Dengan defisit pada 2020 sebesar 6,09 persen dan 2021 ditargetkan sebesar 5,7 persen.

Anggaran besar tersebut, kata Kunta, digunakan untuk menahan ekonomi tidak jatuh terlalu dalam. Kemudian, pemerintah juga menggunakan uang triliunan tersebut untuk memulihkan ekonomi. Pekerjaan berat tersebut masih akan dilakukan tahun ini.

"Kalau tak ada intervensi PEN mungkin pertumbuhan ekonomi kita jauh lebih turun. Kalau kita lihat, kerja keras APBN ini masih akan kita lanjutkan di 2021," tandasnya.