Resolusi Sawit ala Parlemen Eropa bikin 3 menteri Jokowi meradang

Merdeka.com - Parlemen Eropa telah menetapkan 'Report on Palm Oil and Deforestation of Rainforests' di Starssbourg pada 4 April 2017. Dalam voting resolusi sawit bahwa 640 anggota setuju, 28 abstain, dan 18 menolak.

Laporan ini akan diserahkan ke Dewan Eropa dan Presiden Eropa untuk ditindaklanjuti. Dalam laporan itu secara khusus menyebut Indonesia yang isinya menyatakan bahwa persoalan sawit adalah persoalan besar yang dikaitkan dengan isu korupsi, pekerja anak, pelanggaran HAM, penghilangan hak masyarakat adat, dan lain-lain. Selain itu, laporan tersebut juga menyebut erlunya alih investasi dari sawit ke sunflower oil dan rapeseed oil, serta kritisi terhadap perbankan, yang dianggap ikut mendukung.

Mosi Parlemen Eropa setidaknya telah menyinggung kedaulatan Indonesia, karena menuduh dan mengajak pihak-pihak untuk 'boikot' investasi sawit dan pindah ke sunflower dan rapeseed. Tindak lanjut dari resolusi ini, Uni Eropa akan memperkenalkan skema sertifikasi tunggal untuk kelapa sawit memasuki pasar Uni Eropa dan bertahap penggunaan minyak nabati yang mendorong deforestasi pada tahun 2020 sesuai dengan Perjanjian Global tentang Perubahan Iklim COP21 dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan PBB.

Parlemen Eropa mencatat bahwa 46 persen dari minyak sawit yang diimpor oleh Uni Eropa digunakan untuk memproduksi biofuel, yang membutuhkan penggunaan sekitar satu juta hektar tanah tropis.Parlemen Eropa mencatat bahwa berbagai skema sertifikasi sukarela mempromosikan budidaya minyak sawit berkelanjutan.

Atas laporan ini, pemerintah meradang. Tiga menteri Kabinet Kerja menolak adanya laporan diskriminatif tersebut. Berikut kemarahan pemerintah atas laporan ini.