Rekrut 159 Pejabat Lelang Tahun ini, Kemenkeu Incar Generasi Milenial

Merdeka.com - Direktur Lelang Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan, Joko Prihanto, mengatakan pihaknya berencana akan merekrut 159 pejabat lelang kelas II milenial di 2021. Hal ini sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja lelang swasta di tahun ini.

"Pejabat lelang kelas II yang ada saat ini kurang memadai jumlahnya seluruh Indonesia itu baru ada 150 pejabat lelang kelas II," kata Joko di Jakarta, Jumat (8/1).

Sedangkan, jumlah balai lelang di seluruh Indonesia ada 100 balai lelang, dan ada kurang lebih 48 cabang di seluruh Indonesia ini yang menjadi ujung tombak lelang swasta.

"Nanti kita akan rekrut milenial-milenial yang kita harapkan dengan merekrut pejabat lelang kelas II yang nanti inovasinya lebih banyak lebih lincah dan lebih bisa berkontribusi meramaikan jual beli lelang swasta," ujarnya.

Adapun pejabat lelang kelas II merupakan pejabat lelang swasta yang berwenang melaksanakan lelang non-eksekusi sukarela. Sementara, pejabat lelang kelas I merupakan pegawai DJKN yang berwenang melaksanakan lelang eksekusi, lelang non-eksekusi wajib, dan lelang non-eksekusi sukarela.

Balai lelang adalah badan hukum Indonesia berbentuk perseroan terbatas yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan usaha di bidang lelang.

DJKN Incar Lelang Swasta Tahun ini Tembus Rp 14 T

Joko menargetkan transaksi lelang swasta di 2021 bisa tembus Rp 14 triliun. Selain itu, DJKN juga akan mempermudah izin lelang pejabat kelas II.

Adapun jenis objek lelang swasta pada 2020 meliputi kendaraan roda 4 nilainya Rp 10,74 triliun. Lalu kendaraan roda 2 capaian transaksinya sebesar Rp 2,55 triliun.

Inventaris dan peralatan rumah tangga Rp 13,73 miliar, tanah atau bangunan Rp 10,27 miliar. Benda seni atau lukisan Rp 7,19 miliar, serta lainnya Rp 49,73 miliar. Sehingga totalnya mencapai Rp 13,4 triliun.

"Untuk tahun 2021 akan pastilah targetnya di atas Rp 13,4 triliun. Tadi kalau tidak salah kita sudah formulasikan di atas Rp 13 triliun atau di atas Rp 14 triliun kurang lebih lah," katanya.

Menurutnya target hendak dicapai dengan terus mendorong kinerja pejabat lelang kelas II dan balai lelang untuk melakukan inovasi.

"Kami dari direktorat jenderal kekayaan negara masalah regulasi kami permudahlah, misalkan izin lelang pejabat kelas II kita permudah, dan kita kerja sama dengan sekretaris jenderal kementerian keuangan untuk melakukan pembinaannya," ujarnya.

Selain itu, DJKN juga akan mempermudah regulasi untuk balai lelang. Untuk menunjang kinerja pejabat lelang kelas II di 2021, pihaknya akan menambah fitur dalam lelang.go.id.

Kata Joko, selama ini fitur di lelang.go.id baru menayangkan barang-barang yang dijual oleh pejabat lelang kelas I dan UMKM. Di 2021, lelang.go.id akan tambahkan fitur untuk barang-barang yang dijual oleh para pejabat lelang kelas II.

"Mudah-mudahan dengan ditayangkannya di lelang.go.id maka performa pejabat lelang kelas II nanti akan lebih bagus dan pasti akan terdampak pada hasilnya, karena kalau sudah di iklankan di lelang.go.id bukan nasional lagi melainkan sudah internasional," katanya.

DJKN berharap dengan bergabungnya pejabat lelang kelas II di lelang.go.id nantinya akan lebih meramaikan pasar lelang.

Reporter: Tira Santia

Sumber: Liputan6