Reformasi birokrasi Indonesia contek Korea Selatan

Merdeka.com - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) RI menggandeng Kementerian Administrasi Pemerintahan Dalam Negeri Republik Korea (MOGAHA) untuk bekerja sama dalam membentuk pusat E-Goverment Cooperation Center (E-GCC). Dengan begitu, pemerintah Indonesia akan mencontoh dalam pengembangan reformasi birokrasi yang sukses dilakukan di Korea Selatan.

Menteri PAN RB Yuddy Chrisnandi mengatakan kerja sama ini merupakan tindak lanjut dari Memorandum of Understanding (MoU) tentang pembentukan Komite Bersama untuk Kerjasama bidang e-Government yang ditandatangani di Busan, Korea pada 11 Desember 2014.

"Salah satu hasil penting forum ini adalah penandatanganan Mou untuk kerjasama dalam pembentukan dan pengoperasian E-Government Cooperation Center (E-GCC)," ujar Yuddy di Kantornya, Senin (24/8).

Dia menjelaskan pemerintah akan mendapatkan manfaat terutama dalam mendukung reformasi birokrasi di Indonesia yang akan mewujudkan pemerintahan yang transparan, efektif dan efisien. Selain itu, kerja sama ini untuk mengkoordinasikan dan menjajaki bidang kerjasama baru yang memungkinkan serta memperluas dan memperdalam hubungan bilateral.

"E-GCC ini akan memungkinkan kedua belah pihak mengembangkan berbagai bentuk kerjasama dalam berbagai hal. Misalnya, e-government master plan, pertukaran pengalaman dalam peningkatan kapasitas dan konsultasi dalam perumusan kebijakan di bidang e-Govt, dan lain-lain yang dapat memberi manfaat," kata dia.

Yuddy mengakui Korea Selatan saat ini sudah masuk dalam kelompok negara-negara maju yang tergabung dalam organization for Economic Co-operation dan Development (OECD). Untuk itu, kerja sama ini bakal memberikan pelajaran yang penting kepada Indonesia dalam melaksanakan reformasi birokrasi.

"Tindak lanjutnya nantinya kedua negara akan membentuk komite reformasi birokrasi yang akan berada di bawah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian," pungkas dia.

Sebagai informasi, Korea Selatan menjadi negara yang mendapatkan penghargaan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. Bahkan, pemerintah Korea telah mendapatkan penghargaan tersebut selama tiga kali berturut-turut dalam enam tahun.