Redam konflik sosial, JK desak pengembang bikin hunian berimbang

Merdeka.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan bakal terus mendesak pengembang perumahan elit melaksanakan hunian berimbang. Sebab, program berunsur keadilan itu dinilainya bisa meredam konflik sosial.

"Kalau tidak menyelenggarakan itu dan pasti berdiri rumah-rumah mewah dan tercipta kesenjangan yang tinggi yang tidak diharapkan dan akan timbul masalah sosial, kata JK saat membuka rapat kerja nasional asosiasi Real Estate Indonesia (REI), Jakarta, Rabu (2/12).

Untuk itu, pemerintah tengah merancang regulasi lebih kuat ketimbang Peraturan Menteri Perumahan Rakyat (Permenpera) nomor 7/2013 terkait hunian berimbang.

"Bagaimana tercapainya hunian berimbang. Memang sekarang ini sedang ditingkatkan aturan itu dari Keputusan Menteri menjadi Peraturan Pemerintah (PP)."

Jika tidak dipertegas, kata JK, maka ketimpangan pembangunan bakal terus terjadi.

"Kita lihat iklan rumah-rumah mewah di TV, tapi ada rumah-rumah kumuh Ciliwung menyayat hati."

Permenpera No.7/2013 menetapkan rasio hunian berimbang 1:2:3. Artinya, Setiap membangun satu hunian mewah, pengembang harus mendirikan dua rumah menengah dan tiga rumah sederhana dalam satu wilayah.