Realisasi belanja modal APBN-P 2015 tembus Rp 200 triliun

Merdeka.com - Pemerintahan Jokowi-JK mencatat kenaikan realisasi belanja modal hingga 31 Desember 2015 lebih tinggi dari tahun lalu, yakni mencapai Rp 213 triliun. Angka tersebut melonjak 54 persen dibanding serapan belanja modal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Perubahan pada tahun 2014 yang hanya sebesar Rp 138 triliun.

"Sepanjang 2015, perekonomian Indonesia bergerak dalam ketidakpastian global yang tinggi, harga komoditas yang rendah. Kami melihat belanja modal ini bisa di atas Rp 200 triliun. Dan ternyata angkanya bisa mencapai Rp 213 triliun," kata Plt Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Suahasil Nazara di Gedung Kemenkeu, Jakarta, Senin (4/1).

Menurut Suahasil, realisasi belanja modal sebesar Rp 213 triliun merupakan yang tertinggi dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2010, realisasi belanja modal pemerintah masih mencapai Rp 80,3 triliun, setahun kemudian realisasinya menjadi Rp 117,9 triliun, dan pada 2012 dan 2013 masing-masing sebesar Rp 145,1 triliun dan Rp 171,8 triliun, kemudian turun menjadi Rp 138,3 triliun pada 2014.

Sementara itu, total belanja negara dalam APBN-P 2015 tercatat mencapai 91 persen dari target atau sebesar Rp 1.810 triliun. Realisasi belanja pemerintah pusat mencapai 90 persen dan realisasi transfer ke daerah sekitar 94 persen.

Adapun total pendapatan dalam negeri sekitar 84,7 persen dari target atau sebesar Rp 1.491,7 triliun. Pendapatan tersebut berupa penerimaan pajak non-migas sebesar Rp 1.005,7 triliun atau 81 persen dari target, atau tumbuh 14 persen di atas realisasi pajak non-migas 2014.

"Pajak untuk pendapatan negara non migas 81 persen dari target, menjadi dasar dari angka pajak untuk tahun-tahun mendatang. Tahun ini Dirjen Pajak telah bekerja keras, reformasi telah dijalankan. Maka akan kami perbaiki agar bisa lebih baik lagi," imbuhnya.

Selain itu, pada 2015 ini pula, pemerintah mengalokasikan Dana Desa sebesar Rp 20,8 triliun untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di seluruh desa di Indonesia, yang seluruh dananya telah tersalurkan. Dengan begitu, defisit anggaran tercatat di angka 2,8 persen di bawah batas atas 3,0 persen seperti yang diamanatkan UU.

Dengan defisit anggaran yang melebar, maka Pembiayaan Anggaran juga menjadi lebih tinggi 48 persen dari target APBN-P. Tambahan pembiayaan sebagian diambil dari sumber-sumber bilateral dan multilateral yang lebih murah biayanya bagi anggaran.

"Kita katakan bahwa APBN tahun ini aman. Kita tutup APBN 2015 dengan defisit 2,8 persen. Kita selalu mengatakan berapapun kekurangan pajak yang dikumpulkan, APBN-nya kita tahan tidak boleh defisit lebih dari 3 persen," pungkasnya. (mdk/idr)