Ragam Strategi Pemda DKI Pulihkan Ekonomi Melalui Peran BUMD

Merdeka.com - Pemerintah Daerah (Pemda) DKI Jakarta mendorong Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam membantu pemulihan ekonomi. Salah satunya Bank DKI. Bank DKI telah menyalurkan bantuan langsung tunai kepada 2,4 juta KK.

Selain itu, Pemda DKI Jakarta juga melakukan penyelamatan dan penguatan ekonomi kerakyatan. Di mana, fokus utamanya adalah untuk membantu sektor usaha menengah, kecil dan mikro (UMKM).

"Kita punya program Jakpreneur. Di mana disitu Bank DKI melalui program reguler maupun kemarin kita dapat pinjaman dari pemerintah pusat hampir Rp 500 miliar, kita berikan untuk UMKM dengan bunga yang ringan," terang Asisten Perekonomian dan keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta, Sri Haryati dalam talkshow JMW 2020: Seize The Normal Momentum (Day 4), Sabtu (19/9).

Sri menambahkan, bahwa kendala yang dialami UMKM saat ini bukan hanya permodalan, melainkan juga bahan baku yang harganya melambung. Maka dari itu, Pemda DKI mendorong kepada BUMD pangan agar dapat memasok bahan baku untuk UMKM yng telah terdaftar di platform Pemda DKI.

Lainnya, Pemda DKI juga melakukan percepatan kegiatan proyek pembangunan berskala internasional. Kemudian juga melakukan percepatan proyek infrastruktur dasar dan program perkotaan.

"Ini kita dapat bantuan sekitar Rp 12,4 triliun dari pemerintah pusat, yang utamanya nanti juga eksekusinya oleh BUMD kita," tutur Sri.

Terakhir, Pemda DKI juga melakukan pengembangan ekonomi inovatif perkotaan pasca covid-19.

DKI Terapkan PSBB, Omzet Pengusaha Warteg Turun 20 Persen

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali memberlakukan PSBB sejak 14 September lalu. Penerapan PSBB Jilid II ini untuk menghentikan penyebaran virus Corona yang telah mengancam serius keselamatan warga ibu kota.

Ketua Koordinator Komunitas Warung Tegal Nusantara (Kowantara), Mukroni, mengakui adanya penurunan omzet sejak PSBB Jilid II diterapkan. Jumlah penurunan omzet mencapai hingga 20 persen, sampai hari ini.

"Memang ada penurunan, karena aura PSBB sepertinya kan dari Pemda DKI ini pengetatan. Jadi ada penurunan omzet ini sekitar 20 persen dari temen-temen Kowantara," ujar dia saat dihubungi Merdeka.com, Sabtu (19/9).

Mukroni mengatakan penurunan omzet di masa kedaruratan kesehatan ini akan mengganggu kelangsungan usaha Warteg. Mengingat pendapatan yang diperoleh dinilai sulit untuk mencukupi beban operasional yang harus dikeluarkan oleh pelaku usaha di setiap bulannya.

"Kita juga kan harus keluarkan biaya untuk listrik, air, sewah tempat, sampai pajak per bulannya. Sedangkan omzet juga turun di pengetatan ini (PSBB)," terangnya.

Oleh karena itu, dia meminta Pemerintah Provinsi DKI untuk memperluas cakupan jaring pengaman sosial bagi pelaku usaha yang terdampak kebijakan PSBB. Dengan kata lain, memasukkan pelaku usaha Warteg sebagai kelompok penerimaan manfaat stimulus bagi pelaku usaha kecil.

"Kami harapkan sih sumbangan Pemprov DKI seperti bantuan permodalan, keringanan bayar sewa tempat, listrik dan air. Karena Pandemi dan PSBB ini, sangat berdampak bagi masyarakat kecil seperti kami pengusaha Warteg," tegasnya.

Kendati demikian, dia menyambut baik langkah Pemprov DKI Jakarta yang kembali menarik rem darurat melalui penerapan kebijakan PSBB Jilid II tersebut. Menyusul kian tak terkendalinya penularan virus Corona di wilayah ibu kota.

"Tapi, kami juga dukung PSBB ini diterapkan lagi. Apalagi memang banyak orang di Jakarta yang kena Corona. Ya mungkin PSBB ini jalan tengahnya," tutupnya.

Reporter: Pipit Ika Ramadhani

Sumber: Liputan6