Ragam dampak pelarangan PNS rapat di hotel

Merdeka.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Yuddy Chrisnandi tak mengendurkan larangan pegawai negeri sipil dan pejabat pemerintah gelar rapat di hotel. Meskipun, kebijakan ini ditentang oleh Persatuan Hotel Restoran Indonesia (PHRI) dan pemerintah daerah.

Bahkan, Yuddy meminta masyarakat melaporkan pemerintah daerah masih menghelat rapat di hotel. Dia tak segan menghukum aparat negara kedapatan melanggar sesuai Peraturan Pemerintah No.53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.

"Laporkan ke saya kalau ada daerah yang bikin acara di hotel. Saya jamin dalam dua hari, daerahnya tidak berani lagi beracara di hotel," kata Yuddy di Jakarta, kemarin.

Diakui Yuddy, kegigihannya mengawal kebijakan tersebut lantaran ingin meninggikan derajat PNS di mata publik. Sebab, berdasarkan laporan masyarakat, rapat di hotel seringkali menjadi ajang manipulasi anggaran oleh oknum PNS.

"Pembangunan hotel sebenarnya bukan menampung kegiatan PNS, melainkan mencari pendapatan dari swasta untuk menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah," katanya.

Dalam praktiknya, kebijakan itu melahirkan dampak positif dan negatif. Berikut diantaranya:

Negara hemat Rp 1,2 triliun

Yuddy Chrisnandi menghitung, negara mampu menghemat Rp 1,2 triliun berkat kebijakan PNS dilarang rapat di hotel dalam dua bulan terakhir. Dasar asumsinya, penghematan diperoleh Kementerian PAN-RB dan Kementerian ESDM masing-masing sebesar Rp 4 miliar dan Rp 15 miliar.

"Jika dikalikan jumlah Kementerian atau Lembaga, Pemprov, Pemkot dan Pemkab, penghematannya dalam dua bulan terakhir bisa mencapai Rp1,2 triliun," kata Yuddy.

Pemecatan karyawan hotel

Selama ini, hajatan pemerintah berkontribusi signifikan terhadap pendapatan hotel. Sejak larangan tersebut dikeluarkan, pendapatan hotel langsung menurun drastis.

Akibatnya, pengelola hotel terpaksa melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawan. Ini guna menekan biaya operasional.

"Saat ini saja sudah ada 200 pekerja yang kena PHK karena hotel sudah tidak mampu lagi menampung mereka dengan pendapatan yang semakin berkurang," kata Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto, kemarin.

Pengusaha hotel rugi

Kebijakan pemerintah melarang PNS rapat di hotel membawa dampak buruk bagi pengusaha penginapan. Pendapatan hotel di berbagai wilayah di Indonesia mengalami penurunan.

"Memang sekarang ini ada daerah yang langsung terkendala dua itu. Makasar dan Jawa Barat  terdampak paling berat ya," ujar Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Wiryanti Sukamdani usai bertemu Wapres Jusuf Kalla di kantornya, Jakarta, kemarin.

Ketua PHRI Jawa Barat Herman Muchtar memaparkan, kerugian yang diderita hotel-hotel di wilayahnya selama November 2014 sampai Desember 2014, diperkirakan mencapai Rp 3 miliar.

Ketua PHRI Makassar Anggiat Sinaga menambahkan kebijakan pelarangan membuat pemerintah daerah membatalkan 45 acara di hotel hanya dalam 15 hari pada Desember 2014.

"Kalau average ocupancy itu bisa sekitar 65-70 persen. Sekarang ini, Makassar hanya 30-35 persen. Jadi sangat siginifikan penurunan akibat surat larangan itu," ujarnya.

Terlepas dari itu, PHRI mengaku tetap menghormati keputusan pelarangan dikeluarkan pemerintah.

Pemda dipaksa kreatif tarik wisatawan

Yuddy Chrisnandy menyarankan pemerintah membuat kegiatan dapat menarik para wisatawan domestik dan asing. Dia mencontohkan kota Jember, Wonosobo, Banyuwangi dan sejumlah kota lainnya sudah berhasil menyelenggarakan kegiatan nasional.

"Kalau even di tingkat nasional di mana Pemda sebagai event organizer dan mengakomodir kehadiran turis asing dengan bekerja sama dengan pihak hotel, maka saya yakin itu bisa mendongkrak pendapatan hotel,” katanya, kemarin.