PUPR targetkan pembentukan BP Tapera rampung di 2019
Merdeka.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan, pembentukan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) dapat terlaksana pada 2019. Saat ini, pihak Komite Tapera tengah merampungkan penetapan komisioner dan deputi komisioner.
Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid menyatakan, program Tapera ini disiapkan agar masyarakat berpenghasilan tak tetap bisa memiliki hunian.
"Intinya dalam Tapera ini, masyarakat yang tidak berpenghasilan tetap dapat punya impian dan harapan dengan tabungan ini untuk memiliki rumah," paparnya di Jakarta, Senin (22/10).
Dia menambahkan, kelompok masyarakat itu cenderung sulit memiliki rumah jika hanya menunggu bantuan dari pemerintah. "Pembangunan rusunawa dan rusun itu hanya sebagian kecil, sekitar 10-15 persen saja. Oleh karenanya, kami selalu mencari terobosan-terobosan, sehingga nanti 80 persen adalah kita gerakan swasta dan masyarakat," ungkapnya.
"Kalau swasta kita dorong perbankan dan pengembang lewat skema subsidi yang kita keluarkan seperti FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan), SSB (Subsidi Selisih Bunga), SUBM (Subsidi Bantuan Uang Muka), dan sebagainya. Sementara masyarakat kita dorong untuk bisa mengembangkan komunitas," dia menambahkan.
Namun begitu, ia mengatakan, sejak UU Tapera keluar pada 2016, BP Tapera hingga kini belum terbentuk. "Mestinya dalam satu tahun pertama itu sudah terbentuk BP Tapera," tegasnya.
Dia juga menyampaikan, pada 19 Oktober kemarin Komite Tapera sempat berencana mengadakan rapat pembentukan komisioner dan deputi BP Tapera. Tapi hal itu gagal terlaksana lantaran pemerintah harus berfokus memberi bantuan bagi korban gempa bumi dan tsunami di berbagai daerah.
"Tapera kini progresnya tinggal penetapan komisioner dan deputi komisioner. Ini merupakan kewenangan daripada komite yang terdiri dari Menteri PUPR (Basuki Hadimuljono), Menteri Keuangan (Sri Mulyani Indrawati), Menteri Ketenagakerjaan (Hanif Dhakiri), dan OJK (Otoritas Jasa Keuangan)," jelas Khalawi.
Khalawi pun menyatakan, pembentukan komisioner BP Tapera ditargetkan dapat terlaksana pada 2019. "Komisioner tahun depan bisa terbentuk, sehingga nanti bisa beroperasi," pungkasnya.
Reporter: Maulandy Rizky Bayu Kencana
Sumber: Liputan6.com
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pemerintah Perpanjang Bantuan Sosial Tambahan Hingga Juni
Pemerintah sedang mencari formula terkait kenaikan harga beras di pasaran.
Baca SelengkapnyaPemerintah Berencana Setop Sementara Penyaluran Bansos
Pemerintah mempertimbangkan untuk menghentikan sementara penyaluran bantuan pangan beras saat hari tenang hingga pencoblosan pemilu yakni 11-14 Februari 2024.
Baca SelengkapnyaAwal Tahun 2024, Pemerintah Sudah Impor Beras Rp4,36 Triliun dari 3 Negara
BPS mencatat nilai impor beras pada Januari 2024 mencapai Rp4,36 triliun.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Pembelaan KPU Tepis Kabar Proses Penghitungan Suara Nasional dan Luar Negeri Hasil Setingan
Diketahui, KPU RI telah menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat nasional
Baca SelengkapnyaSepanjang 2023, Sektor Panas Bumi Sumbang Rp3,1 Triliun ke Kas Negara
PNBP panas bumi pada 2024 ditargetkan sebesar Rp2,1 triliun.
Baca SelengkapnyaCara Kementerian PUPR Menyiapkan Pemimpin Masa Depan
Kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai upaya dari Kementerian PUPR meningkatkan kapasitas SDM.
Baca SelengkapnyaPemerintah Buka Loker 1,3 Juta Formasi PPPK, Ini Syarat Batas Usia Pelamar
Tahun 2024 pemerintah membuka lowongan kerja sebanyak 1,3 juta formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Baca SelengkapnyaPenerimaan PPPK Segera Dibuka, Pemkab Bogor Usulkan 2.235 Formasi
Pemerintah Kabupaten Bogor mengusulkan 2.235 formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2024.
Baca SelengkapnyaJelang Pengumuman Hasil Pemilu 2024, KPU dan DPR RI Dijaga Ketat Petugas Gabungan
Sejumlah personel keamanan gabungan disiagakan untuk menjaga ketat KPU dan DPR jelang pengumuman hasil Pemilu 2024.
Baca Selengkapnya