Merdeka.com - PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) atau PT PII tercatat telah approved for guarantee atau menjamin 21 proyek KPBU dari 6 sektor hingga kuartal akhir di 2019 ini. PT PII merupakan salah satu Special Mission Vehicle (SMV) Kementerian Keuangan RI yang memiliki mandat sebagai Penyediaan Penjaminan Pemerintah Skema Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

Keenam sektor tersebut yaitu 12 proyek sektor jalan yaitu 11 jalan tol (Batang – Semarang, Balikpapan – Samarinda, Pandaan – Malang, Manado – Bitung, Jakarta – Cikampek II Elevated, Krian – Legundi – Bunder – Manyar, Cileunyi – Sumedang – Dawuan, Serang – Panimbang, Probolinggo – Banyuwangi dan Jakarta – Cikampek II Sisi Selatan, Semarang - Demak), dan 1 jalan non-tol (Jalan Lintas Timur Sumatera Selatan),

Plt. Direktur Utama PT PII, Muhammad Wahid Sutopo menjelaskan proyek lain yaitu 4 proyek sektor telekomunikasi (Palapa Ring Paket Barat, Tengah dan Timur serta Satelit Multifungsi) serta 1 proyek sektor ketenagalistrikan (PLTU Batang).

"Selain itu ada 3 proyek sektor air minum (SPAM Umbulan, SPAM Bandar Lampung dan SPAM Semarang Barat) dan 1 Proyek Transportasi/Perkeretaapian (Kereta Api Makassar – Parepare). Serta penjaminan kepada 2 proyek Non-KPBU yaitu proyek Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika dan proyek Hydropower Program PT PLN (Persero) dengan total nilai seluruh investasi melebih Rp200 triliun," ucap Sutopo dikutip keterangannya di Jakarta, Rabu (21/11).

Menurutnya, PT PII juga menyediakan penjaminan untuk pinjaman BUMN kepada lembaga Keuangan Internasional yaitu kepada PT ITDC untuk Proyek Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika dan hydropower program, serta berperan dalam membantu penyiapan dan pendampingan transaksi (Project Development Facility) 5 proyek infrastruktur skema KPBU pada sektor Kesehatan, Jalan dan Transportasi.

Dalam hal pengelolaan keuangan, PT PII juga menyabet juara 3 Laporan Keuangan Terbaik 2018 untuk kategori BUMN Keuangan Non-Listed dalam ajang Annual Report Award (ARA) 2018 yang diselenggarakan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), Bursa Efek Indonesia, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI, Kementerian BUMN RI, dan Ikatan Akuntan Indonesia.

"Tahun ini untuk pertama kali PT PII meraih penghargaan Annual Report Award. Raihan ini merupakan bentuk komitmen PT PII sebagai SMV Kementerian Keuangan atas pelaksanaan prinsip transparansi dan Good Corporate Governance mendukung dalam mendukung pencapaian misi PT PII secara berkelanjutan," jelas Sutopo.

Peran Kementerian Keuangan

Dia mengatakan, peran dan dukungan penuh Kementerian Keuangan RI selama ini kepada PT PII melalui berbagai dukungan kapasitas, regulasi dan kebijakan memberikan dorongan untuk kinerja dan penerapan GCG PT PII yang berkelanjutan yang dituangkan dalam penyusunan Laporan Tahunan PT PII.

Annual Report Award merupakan kegiatan tahunan yang diselenggarakan sejak tahun 2002 yang memiliki tujuan untuk meningkatkan keterbukaan informasi dan penerapan GCG di sektor dunia usaha. Dengan mengangkat tema 'Keakuratan Informasi untuk Kinerja Perusahaan Secara Berkelanjutan dengan Memenangkan dukungan Stakeholders', Annual Report Award 2018 diikuti oleh lebih dari 230 perusahaan dari 11 kategori.