PT KCI Dukung Integrasi Transportasi Jabodetabek

Merdeka.com - PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) mendukung rencana pemerintah untuk mengintegrasikan sistem transportasi antarmode se-Jabodetabek. Rencana tersebut diyakini akan membawa banyak kemudahan dan manfaat bagi masyarakat.

"Kalau kami, kami berharap ya bisa melayani dengan lebih baik. Integrasi itu harus bisa diwujudkan. Karena penumpang akan mudah berpindah dari satu moda ke moda yang lain dengan mudah dengan nyaman. Itu yang kami harapkan," kata Direktur Utama PT KCI Wiwik Widayanti saat ditemui di Stasiun Jakarta Kota, Selasa (5/2).

"Jadi penumpang yang bepergian sekarang sudah tidak ada masalah dengan penggunaan transportasi publik dan dia juga tidak akan menggunakan transportasi pribadi," lanjut Wiwik.

Sejauh ini, PT KCI terus berupaya melakukan integrasi dengan sarana transportasi umum lain, seperti TransJakarta. Namun, Wiwik mengakui bahwa integrasi tersebut masih bersifat fisik, yakni pembangunan halte bus yang menyatu dengan stasiun KRL.

"Contohnya di Tebet. Di Tebet itu kami dengan Transjakarta. Terus di Stasiun Tanah Abang sekarang. Jadi penumpang sudah diatur yang akan menggunakan TransJakarta, JakLink, dari KRL turun sudah ada. Kemudian di Palmerah, Manggarai, nanti akan di beberapa titik itu dengan mudah orang berpindah," jelas dia.

Menurut dia, pihaknya sedang menyiapkan integrasi sistem pembayaran melalui uang elektronik yang dapat dipakai di semua moda transportasi. Rencana tersebut, masih menunggu restu Bank Indonesia.

"Pembayaran ini, karena kami menunggu izin (dari Bank Indonesia). Setelah kami mendapat izin, kami akan bekerja sama dengan operator commuter yang lain supaya ada integrasi sistem pembayaran," ujar Wiwik.

Sebagai informasi, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) ditunjuk untuk mengkoordinasikan sejumlah pihak untuk mewujudkan rencana tersebut. Dia menargetkan penyelesaian proses integrasi moda transportasi harus selesai dalam jangka waktu 10 tahun. Pembiayaan integrasi moda transportasi itu bisa menggunakan APBN, juga bisa menggunakan APBD.

Namun, karena beberapa transportasi seperti MRT dan LRT belum selesai, maka daerah cakupan dari Jabodetabek saat ini diminta untuk terlebih dahulu menyelesaikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).