Proyek tol Indonesia kurang dana Rp 44 triliun

Merdeka.com - Pemerintah tengah melakukan percepatan pembangunan infrastruktur dalam negeri, salah satunya pembangunan jalan tol untuk menghubungkan beberapa daerah di Indonesia. Sayangnya, program ini masih terhambat masalah pembebasan lahan karena terbatasnya dana pembebasan lahan dalam anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Kebutuhan dana untuk tol itu kan semua Rp 61 triliun, sampai 2015 kemarin sudah Rp 17 triliun, jadi butuh Rp 44 triliun sampai 2018. Tahun ini Rp 16 triliun," kata Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Jumat (8/4).

Maka dari itu, pemerintah berencana untuk membuat Badan Layanan Umum (BLU) untuk menalangi kekurangan dana pembebasan lahan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden no.30 tahun 2015 yang merupakan perubahan Ketiga atas Perpres no. 71 tahun 2012 tentang penyelenggaran pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

Dana talangan tersebut nantinya akan dialokasikan untuk pembangunan Tol Sumatera, Tol Trans Jawa, Tol Manado-Bitung, dan Tol Samarinda-Balikpapan.

"Jadi tadi saya berdasarkan hasil ratas minggu lalu, saya mengirim surat ke Menteri Keuangan, mohon izin untuk bisa menbayar itu, jadi nanti yang menganti dari BLU dengan APBN-P. Tadi dengan Pak Menko Perekonomian saya juga disetujui, saya tinggal menunggu jawaban dari Pak Menteri Keuangan tentang surat saya itu, intinya sih oke," imbuhnya.