Proyek tanggul raksasa Jakarta kembali dilanjutkan tahun ini

Merdeka.com - Megaproyek tanggul raksasa di laut utara Jakarta atau dikenal dengan Giant Sea Wall kembali dilanjutkan setelah sempat terhenti. Proyek ini sudah digroundbreaking dengan nama National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) atau Pengembangan Terpadu Pesisir Ibukota Negara (PTPIN) di akhir masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Proyek ini kembali dilanjutkan dengan pembangunan satu tanggul utama yaitu Tanggul A yang akan dibangun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Deputi Bidang Sarana dan Prasaran Kementerian PPN/Bappenas Dedi Supriadi Priatna mengatakan pemerintah sudah menggelar rapat pembangunan megaproyek ini. Diputuskan, pembangunan tanggul utama bakal dimulai tahun ini.

"Giant Sea Wall untuk sementara ini dalam Rakor Menko diberi waktu tiga bulan untuk tanggul B dan C. Tanggul B dan C merupakan tanggul luar. Tanggul yang A atau utama yang berbatasan dengan pantai itu akan dilaksanakan 2015 ini. Yang kerjakan Pemprov dan PU," ujar Dedi saat ditemui di Gedung DPR, Jakarta, Senin (9/2).

Dari rencana awal, ada perubahan untuk pembangunan tanggul utama. Tanggul yang dibangun sepanjang 30 kilometer tersebut akan ditinggikan 4-6 meter. Alasannya, posisi daratan Jakarta sudah di bawah permukaan laut, sehingga harus ditinggikan.

"Jadi kalau ini pantai, laut, yang disebut tanggul A muter. Tanggul B di luar. Yang A wajib, karena banyak yang sudah di bawah permukaan laut. Untuk penanggulangan tahap pertama termasuk sungai-sungainya. Tapi ini sendiri membutuhkan dana sekitar Rp 12 triliun," kata dia.

Sekadar diketahui, NCICD dicanangkan sejak 2007 melalui kerja sama Kementerian PU dan Kementerian Lingkungan Hidup dengan Kementerian Infrastruktur dan Lingkungan, Belanda dengan nama kegiatan Jakarta Coastal Development Strategy (JCDS).

Tidak cuma tanggul laut yang dibangun, dalam rencana disusun Bappenas, akan dibentuk kawasan reklamasi berbentuk 'Garuda'. Bahkan, disediakan sarana transportasi terintegrasi di lokasi tersebut. Mulai dari bandar udara, jalur kereta, dan pelabuhan baru.

Total sementara anggaran perhitungan kasar Rp 3,2 triliun. Sebesar Rp 1,6 triliun bagian pemprov DKI, Rp 1,6 triliun tanggung jawab Kementerian PU. Alokasi pembangunan awal tiga tahun, mulai dari 2015 hingga 2017. (mdk/noe)