Merdeka.com - Megaproyek jaringan pipa gas Kalimantan-Jawa (Kalija) dari blok Kepodang di lepas pantai Jepara menuju ke PLTGU Tambak Lorok di Semarang terancam batal. Proyek sepanjang 207 kilometer itu digarap konsorsium PT Dwisatu Mustika Bumi (DMB), PBVJ Group SDN BHD (Malaysia) dan PT Berkah Mirza Insani.

Namun, PT Kalimantan Jawa Gas (KJG) membatalkan proyek senilai USD 85,7 juta yang tendernya dimenangi konsorsium dipimpin DMB.

Padahal, KJG dan konsorsium telah menandatangani kontrak atau perjanjian pada 26 Agustus 2014. Bahkan, pihak KJG telah menerbitkan surat perintah mulai kerja (SPMK) pada 27 Agustus 2014.

"Kontrak kami untuk pengerjaan proyek Kalija telah diputus sepihak pada 27 Oktober 2014 dengan alasan wanprestasi (ingkar janji). Padahal, kami telah melakukan pekerjaan seperti pengurusan izin pekerjaan, survei lapangan, persiapan kapal-kapal, penerbitan cover note asuransi wal car 2001 dan pemesanan kebutuhan material yang diperlukan proyek tersebut," ucap Chairman DMB S. Halim di Jakarta, Rabu (21/1).

Menurut Halim, terjadinya wanprestasi itu bukan semata-mata akibat dari pihak konsorsium sendiri. Melainkan karena adanya dokumen legalitas dari PT Kalimantan Jawa Gas yang tidak diberikan sebagai persyaratan penerbitan bank garansi untuk menjamin pengerjaan proyek tersebut.

"Untuk itu pihak penjamin minta legalitas PT. Kalimantan Jawa Gas, tapi tidak diberikan. Ada apa? penyelenggara tender kok tidak transparan," tanyanya.

Untuk diketahui, PT Bakrie & Brothers, Tbk yang ditunjuk sebagai pelaksana proyek pipa transmisi Kalimantan-Jawa pada tahun 2006 hingga saat ini belum dapat menyelesaikan proyek tersebut. PT. Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) menggandeng PT Bakrie & Brothers Tbk untuk mengerjakan proyek tersebut dengan mendirikan PT Kalimantan Jawa Gas (KJG).

Berdasarkan akte pendirian PT Kalimantan Jawa Gas diketahui sahamnya masih dikuasai oleh PT Bakrie & Brothers Tbk sebesar 20 persen dan PT Energas Daya Pratama sebesar 80 Persen dengan modal dasar Rp40 miliar sedangkan modal yang disetor sebesar Rp10 miliar.

Diharapkan dengan selesainya proyek ini bisa lakukan menghematan PLN sekitar Rp2,1 triliun per tahun dan secara bersamaan juga akan mendorong percepatan konversi BBM ke gas bagi sektor industri, UKM, transportasi dan rumah tanggal di Jawa Tengah.