Proyek kereta cepat jadi alat diplomasi bisnis Indonesia-China

Merdeka.com - Proyek kereta cepat (high speed train/HST) Jakarta-Bandung dinilai hanya menjadi alat diplomasi antara Indonesia dan China dalam mengejar prospek bisnis yang lebih panjang antara kedua negara.

"Proyek infrastruktur kereta cepat buatan China bisa jadi pintu pembuka untuk proyek lainnya. Pembangunan itu diyakini sebatas komoditas dalam hubungan bilateral Indonesia-China," kata Direktur Eksekutif Infrastructure Partnership & Knowledge Center (IPKC) Harun Alrasyid Lubis di Jakarta, Senin (11/1).

Menurut Harun, sejak awal perencanaan kereta cepat Jakarta-Bandung sepanjang sekitar 150 Km sudah menuai polemik di sejumlah kalangan, apakah menggunakan teknologi Jepang atau China. Selain dengan teknologi, polemik kereta cepat juga dikaitkan dengan pendanaan yang menelan biaya hingga sekitar Rp 70 triliun.

"Sebelum China resmi ditunjuk sebagai pihak yang membangun proyek tersebut, ada kompetisi dengan Jepang. Bahkan sempat dibanding-bandingkan dengan teknologi dari Eropa," ujarnya.

"Jepang-China memang bersaing. Meskipun China baru berkisar 10 tahunan, Jepang lebih dari 25 tahun, namun separuh jaringan kereta api cepat dunia dari China, 16.000 kilometer," ujarnya.

Harun yang juga Dosen ITB ini menambahkan, melemahnya laju perekonomian China membuat kelebihan kapasitas produksi. Mereka lalu mengirim konsultan ke beberapa negara untuk mengerjakan proyek infrastruktur.

"Dan suasana ekonomi menurun di China. Mereka punya kapasitas besar, produksi mereka, mereka kirim konsultan termasuk ke Indonesia," ucapnya.

Menurut catatan, proyek kereta cepat secara resmi direncanakan akan dimulai pembangunannya pada pertengahan Januari 2016.

Proyek kereta cepat akan dibayai sebagian besar oleh China Development Bank (CDB) dengan skema pembagiannya 75 persen CDB, dan sisanya ekuitas dua perusahaan konsorsium dari PT Pilar Sinergi BUMN dan PT China Railways International Co, Ltd. Pembangunan bisa dimulai awal tahun 2016 dan ditargetkan selesai pada 2018.

Dengan skema perusahaan patungan di PT Pilar Sinergi BUMN terdiri atas empat perusahaan BUMN. Dalam pembagiannya PT Wijaya Karya mendapat jatah ekuitas 38 persen, PT Jasa Marga 12 persen, PT KAI 25 persen, dan PT Perkebunan Nusantara VII 25 persen.

"Semuanya mengklaim sudah siap. Dari sisi pendanaan, harus ada kontrak yang jelas antara korporasi, pengembang dan pemerintah. Urusan infrastruktur itu hanya ada dua, 'cost' (biaya) dan risiko," tuturnya.