Proyek KA cepat dinilai jadi balas budi Menteri Rini ke China

Merdeka.com - Ekonom Universitas Indonesia, Faisal Basri meminta Presiden Joko Widodo agar tidak terbuai bisikan menterinya terkait pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung. Menurut dia, ada hal-hal yang tak masuk akal dalam pembangunan kereta cepat tersebut.

Selain itu, Faisal mencurigai adanya hubungan antara proyek kereta cepat ini dengan pinjaman uang sebesar USD 1 miliar dari China kepada 3 bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

"Apa kaitannya dengan pinjaman yang dikasih ke Mandiri, BNI, dan BRI yang masing-masing USD 1 miliar, ini hubungannya apa? Jadi menurut saya harus dibuka dan terang benderang supaya Pak Jokowi tidak dijerumuskan oleh para pembantunya, oleh para menterinya. Harus jelas deh. Karena tidak ada rasionalitasnya KA cepat Jakarta-Bandung," ujar Faisal di Kantor PLN Pusat, Jakarta, Jumat (22/1).

Mantan ketua Tim Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas ini menilai pemerintah melakukan kesalahan terhadap pemilihan rute Jakarta-Bandung. Menurut dia, rute tersebut tidak layak untuk kereta cepat.

"Jangan-jangan ini Pak Jokowi salah menerima masukan input, ada macam-macam. Saya masih percaya sama Pak Jokowi, masih percaya sekali," pungkas dia.

Faisal menduga keterlibatan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno dalam proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Menurut dia, proyek yang digenjot Rini ini ganjil lantaran urusan kereta merupakan tanggung jawab Menteri Perhubungan Ignasius Jonan.

"Ini apa hubungannya? Kok yang ngurus Kereta Api tidak diajak? Kok yang ngurusin Kereta Api menteri BUMN? Kan ada keanehan-keanehan yang harus disingkap," jelas Faisal.

Selain itu, bergabungnya PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) dinilai melakukan monopoli pembangunan yang tidak seharusnya dilakukan BUMN seperti pembangunan hotel.

Dia mengungkapkan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ini banyak permainan kotor. DIa pun meminta Jokowi untuk meninjau ulang kapasitas Rini Soemarno sebagai Menteri BUMN.

"Seolah-olah proyek ini tidak dibiayai APBN. Tapi jadi akal-akalan pemerintahnya biayai BUMN lewat PMN, jadi APBN juga. Kalau saya lihat ini pengaruh dari Rini Soemarno semakin besar. Saya melihat ini mata rantai bukan dari ini saja, tapi dari berbagai macam itu, oh ini sumber masalahnya ada salah informasi. Sehingga Presiden (Jokowi) memutuskan itu dengan info kurang akurat," pungkas dia.