Program sertifikasi 5 juta lahan Jokowi kekurangan dana

Merdeka.com - Pemerintah saat ini tengah menghadapi masalah pendanaan dalam program sertifikasi lahan rakyat. Presiden Joko Widodo menargetkan tahun ini ada 5 juta lahan rakyat sudah bersertifikat.

Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution, mengatakan sejauh ini Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) baru diberikan dana Rp 1,4 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017. Dana ini, baru untuk proses sertifikasi 2 juta lahan.

"Kalau untuk 2 juta kalau tidak salah Rp 1,4 triliun," ujarnya saat ditemui di Kantornya, Jakarta, Jumat (7/4).

Untuk menambal kekurangan, lanjutnya, skema yang memungkinkan ialah melalui APBN-P. Namun, pemerintah merasa cara ini akan memakan waktu lama. Sementara, proses sertifikasi sendiri membutuhkan waktu yang tidak sebentar.

"Maka dari itu, tadi Kementerian Keuangan berjanji akan mencarikan jalan," tuturnya.

Guna mencapai target, pemerintah juga membuka peluang keikutsertaan juru ukur swasta. Dalam waktu dekat, Kementerian ATR akan melakukan tender untuk program ini.

"Siapa yang lebih murah, dia akan terpilih. Tentu juru ukur ini harus yang berbadan firma bukan perorangan," jelasnya.

Selain menggaet juru ukur swasta, Menko Darmin menambahkan bahwa pemerintah juga tengah menggenjot pendidikan bagi yang ingin menjadi juru ukur dan asisten juru ukur.

"Kita juga punya program lain yang namanya pendidikan dan pelatihan vokasi. Segera akan dilaunching," tutupnya.