Program Pelatihan Prakerja Dianggap Mubazir, Ini Respon Pemerintah

Merdeka.com - Direktur Komunikasi Manajemen Pelaksana Prakerja, Panji Winanteya Ruky menegaskan bahwa biaya pelatihan yang digunakan dalam program kartu prakerja tidak lah mubazir. Mengingat, dari total keseluruhan alokasi terhadap program kartu prakerja hanya sekitar 5 persen dari total anggaran pemerintah, yang diambil dari penanganan Covid-19 sebesar Rp405 triliun.

"Kartu prakerja ini salah satu bagian dari program ini. Ada beberapa program masih desain, berjalan dan prakerja yang jadi perhatian masyarakat. Anggarannya 20 triliun kurang dari 5 persen dari total anggaran yang ditambah untuk respon pandemi," kata dia dalam video conference di Jakarta, Senin (20/4).

Dia menjelaskan program kartu prakerja sendiri sudah diubah fokusnya dan anggarannya untuk bantu masyarakat yang terdampak corona dalam hal meringankan beban hidup. Sementara program pelatihan diberikan agar masyarakat bisa mendapatkan bekal sebagai modal usaha.

"Untuk prakerja kami minta masyarakat ikut pelatihan yang sebenarnya dibutuhkan. Kami melihat, bahkan di riset ekonomi menunjukkan, saat ekonomi lesu dan masyarakat punya waktu lebih banyak terutama saat ini di rumah, justru ini saatnya bisa tingkatkan keterampilan, human capital sehingga bisa dijadikan sumber pendapatan baru yang tadinya belum ada keterampilan," jelas dia.

Di samping itu, Panji juga membantah jika biaya pelatihan tersebut dipergunakan untuk membakar duit dan diberikan kepada platform digital. Sebab penerima manfaat dari biaya pelatihan tersebut adalah masyarakat penerima manfaat program kartu prakerja itu sendiri.

"Yang menerima bantuan itu adalah para peserta. Peserta beli dari lembaga pelatihan bukan platform digital. Mereka tidak nerima satu sen pun dari pemerintah. Peserta punya pilihan masing-masing. Jsutru yang akan transaksi dengan peserta adalah cost provider," kata dia.

Kartu Prakerja Dinilai Mubazir

Pengamat ketenagakerjaan Universitas Airlangga, Hadi Subhan menilai program Kartu Prakerja yang digagas oleh presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk menyelamatkan tenaga kerja yang menjadi korban wabah corona tidak tepat sasaran.

Sebab, mayoritas tenaga kerja yang terdampak wabah ini telah mempunyai keahlian kerja di bidangnya. Justru mereka kehilangan pendapatan karena terkena PHK oleh perusahaan yang merugi.

"Seharusnya dana bantuan diberikan berupa uang tunai. Karena saat wabah ini berlangsung pendapatan mereka akan menurun drastis," kata Hadi saat dihubungi Merdeka.com, Senin (20/4).

Menurutnya, dana pelatihan kartu sakti yang dipatok pemerintah sebesar Rp1.000.000 per orang dianggap terlalu besar. Sebab untuk membiayai 5,6 juta calon penerima kartu prakerja dibutuhkan dana fantastis hingga Rp5,6 triliun.