Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Produksi Industri Hasil Tembakau Turun 61,7 Persen di Februari 2021

Produksi Industri Hasil Tembakau Turun 61,7 Persen di Februari 2021 Buruh pabrik rokok. ©2016 Merdeka.com

Merdeka.com - Perkumpulan Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPPRI) meminta perhatian pemerintah di tengah resesi ekonomi dan pandemi Covid-19. Mereka meminta pemerintah agar bersatu bersama pabrikan rokok untuk mempertahankan kelangsungan lapangan kerja di sektor industri hasil tembakau (IHT), hajat hidup buruh, petani tembakau dan cengkeh serta penerimaan pemerintah dari cukai hasil tembakau (CHT) yang saat ini cukup signifikan.

Ketua umum Perkumpulan GAPPRI, Henry Najoan berpendapat, sudah beberapa tahun ini, kondisi IHT nasional sudah sangat berat, produksi terus menurun, berjuang pada iklim usaha yang tidak kondusif dikarenakan terdapat sekitar 300 peraturan yang restriktif.

Sebelumnya, Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers, (23/03) menyatakan produksi hasil tembakau di Februari 2021 tercatat turun signifikan sebesar minus 61,7 persen. Di mana produksi pada Februari ini hanya mencapai 13,8 miliar batang, sedangkan Februari 2019 mencapai 27,8 miliar batang. Penurunan ini terjadi sebagai akibat berlakunya tarif cukai rokok per 1 Februari 2021.

Henry Najoan mengatakan, tren penurunan produksi hasil tembakau diprediksi akan terjadi antara bulan Februari – Mei 2021 (Semester I).

"Produksi IHT di Februari 2021 tercatat turun signifikan sebesar minus 61,7 persen atau turun 21,4 miliar batang dari Januari 2021. Di mana produksi pada Februari 2021 ini hanya mencapai 13,8 miliar batang, sedangkan Februari 2020 mencapai 14,7 miliar batang dan Februari 2019 mencapai 27,8 miliar batang," beber Henry Najoan di Jakarta, Kamis (25/3).

Merujuk data resmi Perkumpulan GAPPRI, penerimaan cukai hasil tembakau (CHT) Januari ke Februari 2021, pada golongan Sigaret Kretek Mesin (SKM) anjlok 70 persen, atau turun dari Rp19,0 triliun Januari 2021 ke Rp5,7 triliun Februari 2021.

"Jadi turun sebanyak Rp13,3 triliun dalam sebulan," ujar Henry Najoan.

Henry Najoan menambahkan, kondisi pada tahun lalu sebaliknya. CHT Januari ke Februari 2020 naik 102 persen (dari Rp6,3 triliun Januari 2020 ke Rp12,7 triliun Februari 2020). "Sehingga total keseluruhan CHT turun 65 persen dari Januari 2021 ke Februari 2021," katanya.

Masih merujuk data Perkumpulan GAPPRI, Henry Najoan mengatakan, produksi SKM Januari ke Februari 2021 anjlok 79 persen . Produksi SKM Januari 2021 ke Februari 2021 anjlok dari 29 miliar batang, Januari 2021 ke 7 miliar batang Februari 2021 atau turun 21,4 miliar batang dari Januari 2021.

Kondisi itu berbanding terbalik dengan tahun lalu. Produksi Februari 2020 naik 98 persen dari Januari 2020 atau naik dari 9 miliar batang pada Januari 2020 ke 19 miliar batang Feb 2020. "Total keseluruhan produksi IHT turun 59 persen dari Januari 2021 ke Februari 2021," ujar Henry Najoan.

Henry Najoan mengatakan, di tahun 2020, pemerintah menaikan cukai hasil tembakau sebesar 23 persen dan Harga Jual Eceran (HJE) 35 persen. Kemudian ada wabah pandemi virus Covid-19.

Pada tahun 2021, IHT belum sempat melakukan recovery, pemerintah justru menaikan cukai hasil tembakau sebesar 12,5 persen. Kondisi hujan disertai banjir besar di beberapa daerah sentra pertanian yang terjadi awal tahun 2021 juga memengaruhi tren penurunan daya beli masyarakat.

Selain juga kebutuhan masyarakat persiapan memasuki bulan Ramadhan, lebaran, dan jelang penerimaan siswa baru Juli mendatang.

"Kami memprediksi tren penurunan pada tahun 2021 akan berlanjut sampai akhir Semester I. Kondisi demikian akan semakin memperparah kondisi industri hasil tembakau nasional sehingga akan berpengaruh pada penerimaan negara,” kata Henry Najoan.

Tahun Sangat Berat

Bagi Perkumpulan GAPPRI, tahun ini merupakan tahun yang sangat berat bagi kelangsungan industri hasil tembakau nasional. Kinerja IHT saat ini sedang turun akibat pelemahan daya beli dan dampak pandemi virus Covid-19, serta kenaikan cukai sangat tinggi di tahun 2020 kemarin. Apalagi saat ini angka pertumbuhan ekonomi dan inflasi masih minus.

Atas kondisi demikian, Perkumpulan GAPPRI berharap Presiden Jokowi secara bijak akan mempertimbangkan kondisi yang dialami industri hasil tembakau nasional demi kelangsungan usaha di tanah air, mengingat IHT sebagai bagian dari anak bangsa yang saat ini mengalami kondisi sulitnya ekonomi di tengah pandemi Covid-19, terus berupaya menjaga kelangsungan nadi dan pembangunan dari cukai dan pajak IHT yang cukup signifikan.

"Juga terjaganya penciptaan nilai tambah dan lapangan kerja dalam negeri, nafkah bagi petani dan pekerja perkebunan tembakau dan cengkeh serta pemiliknya dan pekerja distribusi sampai pedagang kaki lima serta terjaga berbagai kegiatan di sepanjang rantai pasok IHT," kata Henry Najoan.

Kendati demikian, Perkumpulan GAPPRI mengapresiasi upaya serius pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Bea Cukai dalam memberantas peredaran rokok ilegal yang makin merajalela. Langkah tegas tersebut, akan menjamin keadilan bagi para pelaku usaha lainnya yang tunduk pada peraturan perundang-undangan.

"Upaya konsisten dan serius yang dilakukan oleh Bea Cukai dan aparat penegak hukum lainnya sangat penting mengingat dampak dari keberadaan rokok ilegal tidak hanya berupa ketidakadilan bagi para pelaku usaha yang legal, tetapi juga industri secara keseluruhan termasuk petani dan pekerja legal," tegas Henry Najoan.

Henry Najoan menegaskan, Perkumpulan GAPPRI yang mengayomi ratusan perusahaan rokok legal terus berkomitmen untuk senantiasa menjaga kepatuhan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan membantu memberikan edukasi masyarakat terkait peredaran rokok ilegal yang mirip fenomena gunung es, terlihat kecil di atas tetapi besar di bawahnya.

"Kami mendukung upaya Bea Cukai dan aparat penegak hukum lainnya untuk memberantas rokok ilegal yang merugikan penerimaan negara," pungkas Henry Najoan.

(mdk/idr)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Kondisi Timur Tengah Memanas, Pemerintah Siapkan Langkah Ini untuk Lindungi Industri Dalam Negeri

Kondisi Timur Tengah Memanas, Pemerintah Siapkan Langkah Ini untuk Lindungi Industri Dalam Negeri

Pemerintah berupaya menyiapkan kebijakan-kebijakan strategis untuk menjaga sektor industri.

Baca Selengkapnya
Kinerja Industri Pembiayaan Diprediksi Tumbuh Hingga 16 Persen di 2024

Kinerja Industri Pembiayaan Diprediksi Tumbuh Hingga 16 Persen di 2024

Industri pembiayaan diprediksi akan terus meningkat tahun ini.

Baca Selengkapnya
Terungkap, Ini Alasan Pemerintah Setop Impor Jagung untuk Pakan Ternak

Terungkap, Ini Alasan Pemerintah Setop Impor Jagung untuk Pakan Ternak

Arief menekankan bahwa prioritas utama pemerintah adalah mengutamakan produksi dalam negeri, terutama menjelang panen raya jagung.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Pemerintah Sentil Industri Minuman Masih Kecanduan Bahan Baku Impor, Pengusaha: Harganya Lebih Murah

Pemerintah Sentil Industri Minuman Masih Kecanduan Bahan Baku Impor, Pengusaha: Harganya Lebih Murah

Khusus industri minuman, Kemenperin menargetkan penggunaan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) bahan baku menjadi 25 persen.

Baca Selengkapnya
Gibran Sebut Rasio Pajak dan Penerimaan Pajak Itu Beda, Begini Perbedaan Sebenarnya

Gibran Sebut Rasio Pajak dan Penerimaan Pajak Itu Beda, Begini Perbedaan Sebenarnya

Rasio pajak adalah perbandingan atau persentase penerimaan pajak terhadap produk domestik bruto (PDB) nominal suatu negara.

Baca Selengkapnya
Prabowo Tegaskan Komitmen untuk Wujudkan Kemandirian Industri Pertahanan

Prabowo Tegaskan Komitmen untuk Wujudkan Kemandirian Industri Pertahanan

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk mengembangkan dan mewujudkan kemandirian industri pertahanan dalam negeri.

Baca Selengkapnya
Pelaku Jastip Protes soal Aturan Pembatasan Bawaan Barang dari Luar Negeri, Mendag Jawab Begini

Pelaku Jastip Protes soal Aturan Pembatasan Bawaan Barang dari Luar Negeri, Mendag Jawab Begini

Mendag Zulhas menyampaikan, pihaknya akan berkirim surat terhadap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto untuk mengevaluasi aturan tersebut.

Baca Selengkapnya
Investasi Manufaktur Indonesia Melonjak Berkat Hal Ini

Investasi Manufaktur Indonesia Melonjak Berkat Hal Ini

Kerap kali peraturan atau regulasi yang sudah diputuskan di level pusat tidak dapat dijalankan di level daerah karena alasan-alasan tertentu.

Baca Selengkapnya
Gagasan Hilirasi Gibran Didukung Menteri Investasi, Realisasinya Harus Terus Ditingkatkan

Gagasan Hilirasi Gibran Didukung Menteri Investasi, Realisasinya Harus Terus Ditingkatkan

Menurut Bahlil, kebijakan tersebut harus tetap berjalan bahkan ketika ia sudah selesai menjabat.

Baca Selengkapnya