Presiden Jokowi: Semua negara berebut aliran dana masuk

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo kembali menegaskan bahwa dia telah mengantongi informasi berkaitan dengan dana masyarakat Indonesia yang disimpan di luar negeri (LN), baik di Hong Kong, Singapura, Swiss, dan lain-lain.

Selain itu, menurut Jokowi, masyarakat Indonesia juga masih banyak menyimpan uang di bawah kasur maupun bantal.

Dengan adanya payung hukum Undang-Undang Tax Amnesty atau Pengampunan Pajak, Jokowi berharap dana tersebut bisa masuk ke Indonesia dan bisa digunakan untuk pembangunan Indonesia.

"Oleh sebab itu, kita berusaha keras agar uang itu betul-betul mau kembali ke negara kita. Sehingga kita berikan payung hukum, bukan hanya PP (Peraturan Pemerintah), Perpres (Peraturan Presiden), tetapi undang-undang yang kekuatannya pasti, yaitu Undang-Undang Tax Amnesty, Undang-Undang Amnesty Pajak," jelas Jokowi seperti dikutip dari situs Setkab di Jakarta, Selasa (9/8).

Jokowi menyebut, hampir semua negara berkembang di dunia saat ini ekonominya terguncang, termasuk Indonesia. Ada negara yang pertumbuhan ekonominya turun sampai 4 persen, ada yang sampai minus, ada yang turun sampai minus 3, minus 0,97 persen. Bahkan, negara yang di dekat-dekat Indonesia turun hingga 1-1,5 persen.

"Apa akibatnya? Hampir semua negara berebut investasi, hampir semua negara berebut aliran uang masuk. Berebutan semuanya, tidak terkecuali Indonesia juga menginginkan arus investasi masuk sebanyak-banyaknya," sambung Jokowi.

Pemerintah berkeinginan agar tax amnesty bermanfaat nyata bagi kepentingan rakyat, bangsa, dan negara. Jokowi menyebutkan, dana masuk dari amnesti pajak ini sangat dibutuhkan negara dalam membangun infrastruktur yang membutuhkan anggaran sekitar Rp 4.900 triliun.

"Kita sedang gencar bangun infrastruktur, membutuhkan Rp 4.900 triliun, tapi dari APBN kita bisa suplai Rp 1.500 triliun dalam tiga tahun, sehingga masih kurang banyak sekali Rp 3.400 triliun, dari mana? Ya dari ini, arus investasi masuk yang kita harapkan dari amnesty pajak," papar Presiden.

Menurut Presiden, pembangunan infrastruktur terus dikejar karena Indonesia tidak ingin kalah berkompetisi dengan negara lain. Dia mengingatkan, biaya logistik kita 2,5 kali lipat dari Singapura, Malaysia, karena infrastruktur kita tidak siap.

"Jalan, bandara, pelabuhan sehingga biaya jadi mahal, dan cost (biaya) dibebankan pada harga. Maka inilah kenapa infrastruktur kita kejar, karena kita ingin berkompetisi dengan negara lain."