Presiden Jokowi Minta Proses Divestasi Freeport Selesai Sebelum 2019
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar rapat terbatas (ratas) untuk membahas percepatan pelaksanaan divestasi PT Freeport Indonesia. Ratas dilakukan di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (29/11).
Dalam rapat, Presiden Jokowi meminta kepada jajarannya agar proses divestasi saham PT Freeport Indonesia sebesar 51 persen diselesaikan sebelum 2019. "Saya minta semua tahapan proses divestasi itu sebelum akhir 2018 ini semuanya rampung," kata Presiden Jokowi.
Presiden Jokowi mengatakan proses divestasi PT Freeport Indonesia adalah langkah besar untuk mengembalikan mayoritas kepemilikan sumber daya alam strategis dari tangan asing ke pangkuan Ibu Pertiwi. Upaya ini diyakini bisa meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat utamanya di Papua.
Dari laporan yang dikantongi Presiden Jokowi, proses divestasi saham PT Freeport Indonesia sudah bisa dituntaskan. Beberapa tahapan yang sudah dilewati yakni divestment agreement, sales and purchase agreement, serta subscription agreement.
Kendati demikian, masih ada beberapa tahapan yang perlu penyesuaian dan dipercepat. Seperti penyelesaian isu lingkungan, masalah limbah dan tailing. "Terkait hal itu saya minta laporan mengenai perkembangan beberapa yang masih perlu segera dituntaskan," kata Presiden Jokowi.
Selain itu, Presiden Jokowi juga menyinggung isu perubahan kontrak karya menjadi izin usaha pertambangan khusus (IUPK). Kemudian stabilitas investasi perihal perpajakan fiskal dan royalti PT Freeport Indonesia.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Presiden Jokowi menargetkan smelter PT Freeport Indonesia yang berlokasi di Gresik akan rampung pada Juni 2024.
Baca SelengkapnyaKarena kondisi pandemi Covid-19 pembangunan smelter Freeport sempat terganggu.
Baca SelengkapnyaIndonesia kini menghadapi diskriminasi perdagangan dari banyak negara terkait kebijakan ekspor minyak kelapa sawit.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jokowi menyebut tiga bidang kerja sama yang akan diperkuat oleh kedua negara.
Baca SelengkapnyaSurat edaran pajak hiburan tersebut nantinya akan mengatur pemberian insentif insentif dalam bentuk pajak penghasilan badan (PPh Badan) sebesar 10 persen.
Baca SelengkapnyaJokowi mengaku tak mudah bagi pemerintah mengelola pangan untuk masyarakat Indonesia yang jumlah penduduknya mebcapai 270 juta orang.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi mengungkapkan bahwa urusan pemerintah dalam mengelola pangan untuk 270 juta penduduk Indonesia bukan hal yang mudah.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi mengeluarkan aturan yang membolehkan pengerukan pasir laut, salah satunya untuk tujuan ekspor pada Mei 2023.
Baca SelengkapnyaIndonesia mendominasi saham Freeport, pekerja lokal terus bertambah.
Baca Selengkapnya