Presiden Jokowi lelang jabatan dirjen pajak

Merdeka.com - Saat masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo beberapa kali memilih pejabat dengan sistem lelang jabatan. Saat itu Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) menilai sistem ini sebagai agenda utama dari reformasi birokrasi.

Setelah menjadi presiden, Joko Widodo atau yang akrab disapa Jokowi juga menerapkan sistem lelang jabatan. Tidak tanggung-tanggung, jabatan yang dilelang adalah jabatan strategis. Kursi Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak yang merupakan garda terdepan pengumpul penerimaan negara dilelang.

Untuk pertama kalinya dalam sejarah republik ini, pemerintah membuka lowongan untuk mengisi kursi eselon I di Kementerian Keuangan itu. Sebab, Fuad Rahmany yang saat ini masih menjabat Dirjen Pajak akan memasuki masa pensiun bulan depan.

"Pak Fuad kan jabatannya habis 1 Desember dan itu beberapa hari lagi kan. Kita mau mencari pengganti Pak Fuad," ujar Sekretaris Menteri Keuangan Kiagus Badarudin kepada merdeka.com, Senin (10/11).

Kiagus lebih memilih menggunakan kata pemilihan terbuka daripada sistem lelang jabatan. Orang yang akan duduk di kursi orang nomor satu di institusi pengumpul pajak tersebut tidak lagi hasil penunjukan. PNS kementerian keuangan maupun pegawai pajak diperbolehkan ikut mendaftar.

"Mungkin lebih soft ini mekanisme terbuka. Sedikit terbuka lah. PNS Kemenkeu dan PNS pajak bisa mendaftar," ucapnya. (mdk/noe)