Presiden Jokowi ingatkan perusahaan konstruksi harus miliki 5 tanggung jawab ini

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan lima tanggung jawab perusahaan konstruksi dalam bekerja saat membangun infrastruktur. Menurutnya, di tengah kesempatan kerja yang terbuka luas para pelaku konstruksi harus memiliki tanggung jawab yang melekat.

"Sekali lagi bapak ibu, program besar infrastruktur tidak akan berjalan tanpa saudara-saudara yang bekerja di lapangan. Di tengah kesempatan kerja yang terbuka luas, pelaku konstruksi melekat tanggung jawab," kata Presiden Joko Widodo seperti dikutip Antara di JIExpo Jakarta, Rabu (31/10).

Presiden Jokowi menyampaikan hal itu dalam penyerahan sertifikat kompetensi kepada perwakilan 10 ribu tenaga kerja konstruksi se-Indonesia. Tenaga kerja konstruksi sebanyak 10.000 yang hadir merupakan tenaga kerja yang telah disertifikasi dan akan disertifikasi dalam rangkaian kegiatan konstruksi Indonesia, Indonesia Infrastructure Forum dan Intertraffic Indonesia 2018.

"Tanggung jawab pertama adalah keamanan pekerja dan keamanan pengguna yang harus dinomorsatukan, jangan sampai ada kasus bangunan roboh dan kecelakaan kerja yang fatal, kehati-hatian utamanya dilakukan di daerah bencana seperti gempa, banjir, tanah longsor," katanya.

Tanggung jawab kedua, perusahaan bertanggung jawab untuk lingkungan hidup. "Jangan sampai infrastruktur yang dibangun tidak ramah lingungan. Pekerjaan yang dilakukan harus memenuhi prinsip-prinsip keselamatan lingkungan, hati-hati masalah ini," jelas Presiden Jokowi.

Ketiga, terkait lingkungan sosial juga harus diingat pembangunan harus membawa pergeseran sosio kultural serta ekonomi bagi masyarakat dan semakin memperkuat fondasi ekonomi dan sosial masyarakat, bukan sebaliknya.

"Keempat, harus hati-hati harus memerhatikan perkembangan dan kemajuan teknologi, hati-hati dunia memasuki revolusi industri 4.0, advance robotic, big data, virtual reality semua kita harus tahu sehingga perkembangan-perkembangan itu agar kita tidak ketinggalan," jelasnya.

Kelima, soal pembiayaan infrastruktur tidak bisa dibebankan seluruhnya kepada pemerintah. "Saya tekankan ke kementerian, kita harus 'creative financing', harus tidak tergantung APBN. Kerja sama pemerintah dan badan usaha, ada juga PINA yaitu pembiayaan infrastruktur non-APBN, jangan selalu tergantung APBN," jelasnya.

"Daerah-daerah dengan IRR (Internal Rate of Return atau tingkat pengembalian dari modal proyek investasi) rendah biarkan pemerintah; kalau IRR sedang, mungkin swasta dan BUMN; kalau IRR baik silakan swasta masuk, jadi tidak tergantung terus ABPN karena IRR rendah swasta memang biasanya tidak mau masuk," sambungnya.

Presiden Jokowi menambahkan, pekerjaan pembangunan infrastruktur adalah pekerjaan besar untuk menggelar karpet merah menuju Indonesia maju. "Ini bukan pekerjaan instan yang bisa langsung dinikmati sekarang, bisa jangka panjang, menengah, dan pembangunan infrastruktur ini juga pekerjaan dalam rangka persatukan bangsa, membangun konektivitas antarpulau, provinsi, kabupaten dan membuka kesempatan kerja yang luas bagi pelaku industri konstruksi tapi sekali lagi ada tanggung jawab berat bagi kita bersama," tandasnya.