Presiden Jokowi bikin China dan Jepang keki

Merdeka.com - Proyek kereta super cepat atau High Speed Train (HST) akhirnya menemui babak akhir setelah Presiden Joko Widodo menolak proposal yang ditawarkan pihak Jepang dan China. Ada dua alasan Presiden Joko Widodo tak bersedia melanjutkan proyek kereta super cepat.

Alasan pertama, pembangunan kereta cepat ini tidak boleh menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) langsung maupun tidak langsung. Sementara proposal yang ditawarkan baik dari Jepang maupun China, keduanya berharap pemerintah ikut berperan dalam pendanaan.

"Kita tidak ingin beri beban pada APBN. Jadi sudah saya putuskan bahwa kereta cepat itu tidak gunakan APBN. Tidak ada jaminan dari pemerintah. Oleh sebab itu, saya serahkan kepada BUMN untuk melakukan yang namanya B2B," ujar Presiden Joko Widodo di Tanah merah, Koja, jakarta Utara, Kamis (3/9).

Alasan kedua soal teknis kerja kereta cepat. Jarak Jakarta-Bandung sekitar 150 Kilometer tidak cocok jika menggunakan kereta super cepat yang kecepatannya sanggup mencapai 300 km per jam. Secara tegas pemerintah menyatakan yang dibutuhkan Indonesia adalah kereta berkecepatan menengah maksimal 250 km per jam.

Meski tak melanjutkan proyek kereta cepat, Jepang dan China masih bisa bertarung memperebutkan proyek kereta kelas menengah. Presiden Jokowi memerintahkan untuk membentuk tim khusus yang merancang kerangka acuan pembangunan kereta kecepatan menengah ini.

Menko Perekonomian Darmin Nasution langsung mengundang pihak Jepang dan China ke kantornya untuk menjelaskan keputusan pemerintah. Darmin mengundang Duta Besar Jepang untuk Indonesia Yasuaki Tanizaki. Setelah itu, Duta Besar China untuk Indonesia Xie Feng juga akan diundang.

Baik Jepang maupun China sama-sama menyesalkan keputusan pemerintah. Merdeka.com mencatat kekecewaan mereka. Berikut paparannya.

Jepang kecewa sudah keluar dana besar

Duta Besar Jepang untuk Indonesia Yasuaki Tanizaki mengungkapkan kekecewaannya atas putusan pemerintah.

Kekecewaan Jepang bukan tanpa alasan. Pertama, Jepang mengaku telah menggelontorkan dana besar untuk menggarap studi kelayakan (feasibility study/FS) kereta berkecepatan hingga 300 Km per-jam ini.

Bahkan FS dilakukan selama tiga tahun bersama dengan pakar teknologi kereta cepat. Kedua, Jepang menawarkan teknologi terbaik, termasuk keamanan untuk proyek ini. Namun itu seolah sia-sia.

Langsung lapor ke Tokyo

Usai keputusan itu Menko Perekonomian Darmin Nasution langsung mengundang perwakilan Jepang dan China. Duta Besar Jepang untuk Indonesia Yasuaki Tanizaki mengungkapkan kekecewaannya atas putusan pemerintah.

"Saya telah menyatakan penyesalan saya karena dua alasan. Tapi keputusan ini sudah dibuat pemerintah Indonesia dan kami menghormatinya karena ini bukan keputusan yang mudah. Saya akan langsung menyampaikan ke Tokyo," katanya di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Jumat (4/9).

Tak pasti ikut proyek kereta kecepatan menengah

Pemerintah mempersilakan pihak Jepang maupun China mengajukan proposal baru jika tertarik menggarap proyek kereta kecepatan menengah. Namun Duta Besar Jepang untuk Indonesia Yasuaki Tanizaki belum bisa memastikan keikutsertaannya.

"Kami belum mendapat informasi lebih rinci mengenai ide tersebut. Jadi kami masih menunggu untuk diuraikan secara detail mengenai proyek kereta (kecepatan) sedang," tuturnya di Kantor Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Jakarta, Jumat (4/9).

Dia mengaku telah mendapat penjelasan Menko Darmin mengenai proyek ini. Rencananya pemerintah Indonesia tidak akan ikut ambil bagian dalam pembangunannya. Karena sepenuhnya diserahkan kepada swasta maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN) secara business to business (B to B).

"Tapi saya tidak tahu apakah perusahaan-perusahaan Jepang akan menunjukkan minat bergabung membangun kereta cepat sedang atau tidak," tutup Tanizaki.

Tunggu tawaran negara lain

Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution menegaskan, proyek kereta cepat dibatalkan. Pemerintah kini beralih ke proyek kereta dengan kecepatan menengah dengan jalur tetap Jakarta-Bandung.

Menko Darmin menegaskan, pemerintah tetap terbuka terhadap tawaran dari tim ahli Jepang dan China, meski pemerintah juga membuka peluang negara lain untuk berpartisipasi.

"Itu tetap mereka (Jepang dan China) diundang, nanti kita lihat apakah ada yang lain," ungkap Darmin.

Dubes China bungkam

Menteri Koordinator bidang Perekonomian mengundang Duta Besar China untuk Indonesia Xie Feng ke kantornya. Tujuannya memberikan penjelasan alasan Presiden Joko Widodo menolak proposal High Speed Train (HST) Jakarta-Bandung.

Xie Feng mendatangi Kantor Kementerian Koordinator bidang Perekonomian sekitar pukul 18.30 WIB. Dia tidak memberikan komentar hanya melempar senyum kepada wartawan yang mengerumuninya.

Xie Feng dan Darmin Nasution melakukan pembicaraan sekitar satu setengah jam. Dengan wajah berseri akhirnya perwakilan negara tirai bambu tersebut keluar dari lift dan langsung menuju mobil dinasnya.

Usai pertemuan Xie Feng tidak menyampaikan pernyataan apapun. Dia langsung pergi tanpa menanggapi keputusan Presiden Jokowi.

"No more talk. No thanks,"‎ tutupnya.