Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Presiden Jokowi Beri Waktu 2 Tahun Bagi BUMN Lakukan Perubahan Fundamental

Presiden Jokowi Beri Waktu 2 Tahun Bagi BUMN Lakukan Perubahan Fundamental Presiden Jokowi. ©2020 Merdeka.com

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo memberikan waktu paling lama 2 tahun bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk melakukan perubahan fundamental. Target tersebut diharapkan bisa meningkatkan daya saing BUMN.

"Saya ingin melihat betul-betul dalam waktu setahun dua tahun ada sebuah perubahan-perubahan yang fundamental yang menyebabkan daya saing kita bisa naik levelnya," kata Presiden Jokowi, dikutip Antara, Sabtu (16/10).

Presiden Jokowi menyampaikan hal itu saat memberikan arahan kepada para Direktur Utama BUMN di Hotel Meruorah Komodo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Kamis, 14 Oktober 2021.

"Tadi saya senang Pelindo 1 Pelindo 2, Pelindo 3, Pelindo 4 sudah gabung jadi PT Pelabuhan Indonesia. Kita harapkan nanti akan bisa memperbaiki biaya logistik kita, bisa memperbaiki konektivitas antarpulau yang kita miliki, ada 11 ribu pulau sehingga pelayanan pada masyarakat di seluruh pulau lebih baik," jelasnya.

Namun menurut Presiden Jokowi yang paling penting dari penggabungan tersebut adalah terbentuknya kekuatan besar. "Dan kalau 'berpartner' dengan perusahaan luar yang memiliki 'networking', jaringan kuat ke seluruh negara akan jadi kekuatan besar," tambah Presiden.

Presiden menyebut sesungguhnya sudah sejak 6 tahun lalu meminta agar penggabungan BUMN itu berlangsung tapi tidak jadi terwujud. "Sudah kita mulai, tapi tidak pernah gabung ya sudalah. Kalau transisi 2 'holding' dulu dilakukan, tapi juga tidak ketemu-ketemu, tapi alhamdulilah semua sudah beres dan hal-hal seperti itu yang harus saya sampaikan apresiasi setinggi-tingginya," ungkap Presiden.

Menurut Presiden Jokowi, jumlah BUMN di Indonesia sebelumnya terlalu banyak. "Ada 108 (BUMN) sekarang sudah turun jadi 41 (BUMN). Ini sebuah fondasi yang sangat baik, kemudian diklasterkan juga baik. Yang paling penting ke depan yang ingin kita bangun adalah nilai-nilai, 'core value', yang ingin kita bangun itu," tambah Presiden.

Minta Direksi Bangun Kepercayaan Diri

Selain membangun nilai, Presiden Jokowi juga meminta agar para direksi BUMN memiliki kepercayaan diri dalam berusaha.

"Bapak ibu adalah orang-orang yang sudah sangat terpilih kita seleksi. Jadi jangan sampai ada yang tidak PD (percaya diri). Ini yang perlu saya sampaikan dan sebetulnya dulu sudah saya sampaikan karena yang ingin kita bangun adalah profesionalisme," ungkap Presiden.

Nilai BUMN yang perlu ditanamkan, menurut Presiden adalah tidak ruwet dan berbelit-belit.

"Jangan sampai yang namanya BUMN seperti birokrasi ruwetnya. Bapak ibu bisa membayangkan, mau izin pembangkit listrik 259 izin, meski namanya beda-beda, ada izin, ada rekomendasi, ada surat pernyataan, semuanya sama saja itu izin. Itu jumlahnya 259 izin. Kalau dibawa dalam koper mungkin 10 koper ada dan waktu yang diperlukan mencari izin bisa 3, 4, 5, 6, 7 tahun. Ada yang 7 tahun ngadu ke saya!," kata Presiden.

Perizinan yang berbelit-belit itu, kata Presiden Jokowi, harus dipangkas. "Tidak boleh PLN sampe bertele-tele begitu, tidak bisa lagi. Siapa yang mau investasi kalau berbelit-belit seperti ini? Sudah di kementerian berbelit-belit, daerah berbelit-belit, masuk ke BUMN berbelit-beli lagi. Lari semua," tandasnya.

(mdk/did)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Presiden Jokowi Cek Stok Beras di Gudang Bulog Cibitung dan Serahkan Bantuan Pangan

Presiden Jokowi Cek Stok Beras di Gudang Bulog Cibitung dan Serahkan Bantuan Pangan

Presiden menyampaikan pemenuhan kebutuhan pangan merupakan prioritas pemerintah saat ini.

Baca Selengkapnya
Jokowi Tetapkan Hari Pemungutan Suara Pemilu 2024 pada 14 Februari Jadi Libur Nasional

Jokowi Tetapkan Hari Pemungutan Suara Pemilu 2024 pada 14 Februari Jadi Libur Nasional

Tujuannya untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya.

Baca Selengkapnya
Jokowi Ungkap Isi Pembicaraan dengan Presiden Filipina, Termasuk Soal Pertahanan

Jokowi Ungkap Isi Pembicaraan dengan Presiden Filipina, Termasuk Soal Pertahanan

Jokowi menyebut tiga bidang kerja sama yang akan diperkuat oleh kedua negara.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Tiga Kali Blokir Belanja Pemerintah, Sri Mulyani Jamin Tak Ganggu Anggaran Prioritas

Tiga Kali Blokir Belanja Pemerintah, Sri Mulyani Jamin Tak Ganggu Anggaran Prioritas

Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada tahun lalu juga menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2023 untuk penanganan jalan-jalan rusak di daerah.

Baca Selengkapnya
Kunjungi Sumbu Kebangsaan IKN, Presiden Jokowi Lakukan Penanaman Pohon Bersama

Kunjungi Sumbu Kebangsaan IKN, Presiden Jokowi Lakukan Penanaman Pohon Bersama

Presiden Jokowi melakukan kunjungan ke IKN guna meninjau kembali progres pembangunan.

Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi Terbitkan Perpres Kenaikan Tunjangan Petugas Bawaslu: Dari Rp24.930.000 jadi Rp29.085.000

Presiden Jokowi Terbitkan Perpres Kenaikan Tunjangan Petugas Bawaslu: Dari Rp24.930.000 jadi Rp29.085.000

Besaran nominal tunjangan kinerja yang dibayar per bulan itu dibagi atas 17 tingkatan kelas jabatan.

Baca Selengkapnya
Aturan Kenaikan Gaji PNS 8 Persen Diteken Jokowi, Besarannya Jadi Segini

Aturan Kenaikan Gaji PNS 8 Persen Diteken Jokowi, Besarannya Jadi Segini

Presiden Jokowi teken aturan kenaikan gaji PNS naik 8 persen per Januari 2024.

Baca Selengkapnya
Timnas AMIN Pertanyakan Jokowi Naikkan Tunjangan Bawaslu jelang Pencoblosan: Terkesan Dipaksakan

Timnas AMIN Pertanyakan Jokowi Naikkan Tunjangan Bawaslu jelang Pencoblosan: Terkesan Dipaksakan

Timnas AMIN menilai kebijakan Presiden Jokowi menaikkan tunjangan pegawai Bawaslu terkesan dipaksakan.

Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi: Data Penerima Bantuan Pangan Bulog Ditambah 8 Persen

Presiden Jokowi: Data Penerima Bantuan Pangan Bulog Ditambah 8 Persen

Presiden Jokowi menyampaikan kenaikan jumlah penerima bantuan untuk alokasi mulai awal tahun 2024 sebesar 8% dari data penerima sebelumnya.

Baca Selengkapnya