Presiden Jokowi Beberkan Manfaat Bendungan Tukul di Pacitan
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meresmikan Bendungan Tukul di Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, Minggu 14 Februari 2021. Jokowi yakin bendungan ini siap untuk memberikan manfaat pada masyarakat sekitar, khususnya untuk sektor pertanian.
"Alhamdulillah pada siang ini Bendungan Tukul yang telah dimulai 6 tahun yang lalu dengan biaya Rp 916 miliar sudah selesai dan siap difungsikan," kata Jokowi di Bendungan Tukul, Pacitan, Jawa Timur, Minggu (14/2).
Jokowi membeberkan beberapa manfaat dengan dioperasikannya Bendungan Tukul. Seperti untuk mengairi irigasi sekitar 600 ha sawah, dan mereduksi banjir sebesar 42,21 m3 per detik.
"Bendungan ini memiliki peran penting untuk pengendalian banjir, mengairi sawah air irigasi, dan penyediaan air baku di sini 300 liter per detik, dan untuk warganya Pacitan dengan kapasitas tampung 8,7 juta m3," paparnya.
Mantan Walikota Solo ini pun optimistis, Bendungan Tukul dapat meningkatkan indeks tanam para petani di Kabupaten Pacitan dan sekitarnya.
"Bendungan ini bisa memberikan manfaat yang sangat besar yaitu 600 ha sawah. Sehingga meningkatkan indeks pertanaman dari biasanya satu kali tanam padi dan satu kali tanam palawija menjadi dua kali tanam padi dan satu kali tanam palawija. Insya Allah ini nanti sudah bisa dilihat dan dilakukan," ungkapnya.
"Saya harapkan dengan berfungsinya Bendungan Tukul di Pacitan ini bisa perkuat ketahanan pangan dan air. Saya minta agar Pemkab dan Pemprov bisa kelola ini dengan baik, sehingga memberikan nilai tambah," tandas Jokowi.
Luas Waduk 77,34 Hektare
Menurut informasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Bendungan Tukul dikerjakan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Bengawan Solo Ditjen Sumber Daya Air di Lahan seluas 77,34 ha. Waduk ini juga berpotensi jadi Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) 2x132 KW, konservasi sumber daya air, dan pariwisata.
Pengisian awal (impounding) Bendungan Tukul telah dilakukan sejak 1 September 2020. Pengerjaannya telah dimulai sejak 2013-2021 oleh kontraktor PT Brantas Abipraya (Persero), dengan konsultan supervisi PT Mettana, PT Anugrah, Kridapradana, PT Bina Karya (Persero) lewat skema Kerja Sama Operasi (KSO).
Reporter: Maulandy Rizky Bayu Kencana
Sumber: Liputan6.com
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Presiden Jokowi Cek Stok Beras di Gudang Bulog Cibitung dan Serahkan Bantuan Pangan
Presiden menyampaikan pemenuhan kebutuhan pangan merupakan prioritas pemerintah saat ini.
Baca SelengkapnyaJokowi Jawab Tudingan Kecurangan Pemilu 2024: Laporkan ke Bawaslu
Jokowi meminta pihak yang menemukan kecurangan untuk melaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi: Data Penerima Bantuan Pangan Bulog Ditambah 8 Persen
Presiden Jokowi menyampaikan kenaikan jumlah penerima bantuan untuk alokasi mulai awal tahun 2024 sebesar 8% dari data penerima sebelumnya.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Lusa, Presiden Jokowi Resmikan Pabrik Bahan Peledak di Kalimantan Timur
Pabrik ini mampu memproduksi sekitar 75 ribu ton bahan peledak setiap tahunnya.
Baca SelengkapnyaSerahkan Bantuan Beras di Bantul, Jokowi: Setelah Juni Kalau APBN Cukup akan Dilanjutkan
Jokowi menjelaskan bahwa bantuan pangan berupa beras bisa dilanjutkan setelah bulan Juni jika anggaran negara mencukupi.
Baca SelengkapnyaDiresmikan Jokowi, Bendungan Karian di Banten Pasok Kebutuhan Air serta Jakarta
Jokowi mengatakan, bendungan dan Instalasi Pengolahan Air itu memiliki banyak manfaat untuk masyarakat.
Baca SelengkapnyaDi Sulteng, Jokowi Apresiasi Gebrakan Mentan Lakukan Percepatan Tanam Padi
Luas hamparan panen di Desa Pandere, Kecamatan Gumbasa seluas 266 hektar.
Baca SelengkapnyaJokowi Peringatkan KPU: Keteledoran Berbahaya, Berdampak Besar pada Politik!
Jokowi meminta KPU dan para penyelenggara Pemilu memastikan tata kelola pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan baik.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi: Tak Ada Negara Lain Beri Bantuan Pangan Beras Seperti Indonesia
Pemerintah menyiapkan bantuan pangan beras hingga Juni 2024, masing-masing 10 Kg per keluarga, per bulan.
Baca Selengkapnya