Prabowo dan Jokowi ditantang hapus subsidi BBM

Merdeka.com - Profesor ekonomi emeritus Universitas Indonesia Emil Salim mengkritik visi-misi ekonomi dua pasangan capres-cawapres. Baik Prabowo Subianto - Hatta Rajasa maupun Joko Widodo - Jusuf Kalla masih saja tidak tegas menggali soal penerimaan negara.

Dia melihat cita-cita kedua capres untuk mencetak jutaan hektar sawah baru, membangun infrastruktur perhubungan, dan sebagainya, cukup mulia. Masalahnya, seperti sudah banyak dipertanyakan ekonom, tidak jelas dari mana asal duitnya.

"Dari mana dananya? Ekonom akan selalu berkata dananya terbatas. Maka bagaimana jalan keluarnya, cita-cita itu an sich tidak keliru, tapi harus ada kerangka keterbatasan dana di APBN," kata Emil dalam diskusi Indonesia Research & Strategic Analysis (IRSA), di Jakarta, Rabu (2/7).

Program-program pembangunan Prabowo-Jokowi beberapa bukan yang bisa melibatkan swasta. Artinya, nilai komersialnya rendah, sehingga akan menyedot anggaran negara.

Masalahnya, retorika Prabowo mencari sumber dana dari menutup kebocoran anggaran, maupun Jokowi yang berjanji meningkatkan transparansi anggaran lewat e-budgeting dalam perpajakan, dianggap Emil mengawang-awang.

Masalah utama APBN 10 tahun terakhir, menurut arsitek ekonomi Orde Baru itu, adalah defisit anggaran. Pada tahun ini saja, defisit mencapai 2,5 persen, sehingga perlu ada penambalan dari utang luar negeri, baik pinjaman langsung maupun obligasi pemerintah.

Itu semua pangkal masalahnya adalah subsidi Bahan Bakar Minyak terlalu besar. Dia menantang kedua capres tegas dalam subsidi tersebut.

"Kalau subsidi BBM tidak dihapus berbagai rencana infrastruktur harus dipotong. Cita-cita itu bagus, tapi defisit itu harus dihapus, sehingga BBM subsidi harus dihapus. Ini sementara tidak ada di Jokowi maupun Prabowo," ujarnya.

Pada visi-misinya, Prabowo tidak memilih opsi penghapusan subsidi BBM. Capres nomor urut satu ini memilih pendekatan pengendalian konsumsi, seperti yang ditempuh di era Susilo Bambang Yudhoyono.

Sedangkan Jokowi beberapa waktu lalu sempat menjanjikan subsidi hanya dipertahankan empat tahun, dikurangi pelan-pelan, lalu dihapus dari struktur APBN. Akan tetapi, dalam debat dan pertemuan dengan kadin, isu ini tak lagi disinggung sang capres nomor urut dua.