PR Pemerintah Perbaiki Kinerja PNS Dukung Indonesia Maju
Merdeka.com - Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Alex Denni, berbicara soal peluang Indonesia jadi negara maju dengan ekonomi terbesar nomor 4 dunia di 2050. Menurutnya, hal itu mungkin saja terjadi, dan bakal membawa aparatur sipil negara (ASN) atau PNS di Indonesia ikut terangkat kesejahteraannya.
"Artinya, ada harapan untuk PNS mendapatkan kesejahteraan yang lebih baik, karena negaranya maju dan ekonominya tumbuh. Tentu saja ada harapan untuk ASN kita menjadi sejahtera," ujar Alex Denni dalam sesi webinar, Rabu (6/10).
Problemnya, PNS saat ini masih punya banyak PR. Dia lalu menyoroti indikator-indikator pelayanan seperti efektivitas tata kelola (governance effectiveness), layanan kemudahan berusaha (ease of doing business), hingga indeks persepsi korupsi.
"Ini hanyalah sebagian dari indikator yang menunjukan bahwa perlu ada perbaikan kinerja PNS secara signifikan," tegasnya.
Alex melanjutkan, PNS juga harus bisa menyikapi berbagai tantangan guna mendukung visi-misi Indonesia Maju. Pemerintah disebutnya terus mengakselerasi berbagai program guna mendukung tujuan tersebut.
"Tantangan pertama, tentang disrupsi teknologi. Ini tidak mengenal batas/ruang/waktu, dia datang dan kemudian berkembang lebih cepat dari perkiraan," kata dia.
"Sebentar lagi kita akan dihadapi disrupsi oleh milenials, yang notabene adalah digital natives. Artinya ASN kita mungkin juga majority milenials. Diperkirakan ke depan mayoritas ASN kita milenials. Milenials akan melayani milenials," sambungnya.
Dikatakan Alex, pandemi Covid-19 kemudian membuat kedua disrupsi itu menjadi kombo. Sehingga pemerintah dan para PNS harus mempercepat berbagai program yang sebenarnya direncanakan untuk 10-15 tahun mendatang.
"Artinya kita perlu melakukan akselerasi dalam transformasi digital. Karena bagaimanapun juga, 1,5 tahun ini kita sudah dipaksa bekerja secara remote mobile. Kalau kita tidak memanfaatkan perkembangan teknologi digital, tentu kita akan kehilangan momentum transformasi ini," imbuhnya.
Reporter: Maulandy Rizky Bayu Kencana
Sumber: Liputan6.com
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Berkaca dari China, Nasib Indonesia Jadi Negara Maju atau Tidak Ditentukan 2 Pilpres Selanjutnya
Adapun perhitungan ini didapatnya setelah berkaca dari China, yang butuh waktu 40 tahun untuk jadi negara dengan kekuatan ekonomi besar dunia.
Baca SelengkapnyaStaf Ahli Wakil Presiden sebut Ketidakpastian Situasi Politik Akibat Pemilu 2024 Pengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia
Nurdin optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2024 berada pada kisaran 5 persen.
Baca SelengkapnyaDidorong Konsumsi Pemilu, Ekonomi Indonesia Diprediksi Tumbuh 5,5 Persen di 2024
penyelenggaraan pesta demokrasi memberi dampak positif terhadap perekonomian nasional.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Prabowo Janjikan Pertumbuhkan Ekonomi 8 Persen Jika Jadi Presiden Selanjutnya
Untuk mencapai Indonesia emas tahun 2045, mulai tahun 2025 dibutuhkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di angka 6 persen hingga 7 persen.
Baca SelengkapnyaEkonomi Indonesia Diprediksi Meroket Usai Pemilu, Begini Data Bank Indonesia
Ekonomi Indonesia Diprediksi Meroket Usai Pemilu, Begini Data Bank Indonesia
Baca SelengkapnyaPertumbuhan Ekonomi Indonesia Diyakini Bakal Naik Usai Pemilu 2024
Terdapat empat aspek yang dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia ke depan.
Baca SelengkapnyaKetua DPD NTB Sampaikan Keluhan Warga, AHY Janji Benahi Masalah Ekonomi dan Kesejahteraan
IJU mengamini, masalah bidang kesehatan masih menjadi problem serius di NTB. Khususnya soal stunting dan infrastruktur kesehatan.
Baca SelengkapnyaNasDem DKI: Ahmad Sahroni Sosok Paling Kuat Maju Pilgub DKI 2024
Dukungan ini masih menjadi usulan internal setelh merangkum masukan dari dewan pimpinan cabang, daerah, hingga DPRD.
Baca SelengkapnyaDiumumkan Jokowi: Gaji PNS, TNI dan Polri Naik 8 Persen di 2024
Kenaikan gaji para PNS sebesar 8 persen tersebut juga bagian dari pelaksanaan reformasi birokrasi.
Baca Selengkapnya