PPKM Jawa-Bali Berpotensi Kembali Turunkan Konsumsi Masyarakat

Merdeka.com - Pemerintah menerapkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Jawa dan Bali sejak Senin (11/1). Akibatnya berbagai aktivitas ekonomi yang sudah mulai aktif harus kembali menyesuaikan diri.

Restoran, cafe dan ritel pun harus menelan pil pahit. Tingkat konsumsi yang mulai bergerak kembali mengalami penurunan.

"Dengan adanya PSBB ketat (PPKM) ini, cafe dan ritel ini kembali alami penurunan karena adanya pembatasan jam operasional yang semula sampai jam 9 malam menjadi jam 7 malam," kata Analis, Ibrahim Assuaibi saat dihubungi merdeka.com, Jakarta, Selasa (12/1).

Ibrahim menilai PPKM Jawa-Bali ini akan mengindikasikan penurunan tingkat konsumsi masyarakat bakal mengalami penurunan. "Ini mengindikasikan konsumsi masyarakat ini akan berpengaruh," imbuhnya.

Sisi lain masyarakat sudah mulai beradaptasi dengan kebijakan tersebut. Sehingga dampak PPKM Jawa-Bali tidak akan sama dengan saat penerapan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pertama kali pada Maret 2020 lalu.

Sebab dia melihat pergerakan orang di Jakarta, misalnya masih relatif tinggi. Sehingga tidak akan banyak memengaruhi perekonomian. "PSBB ketat ini akan berpengaruh ke perekonomian tapi tidak terlalu signifikan," jelasnya.

Kecuali, bila kebijakan PPKM ini diperpanjang atau melebihi tanggal 25 Januari 2021. Kondisi ini akan semakin parah bila diterapkan hingga bulan Februari 2021.

Bila ini yang terjadi, maka dia memperkirakan pertumbuhan ekonomi pada kuartal pertama ini akan tumbuh negatif. Dia memperkirakan pertumbuhan ekonomi kuartal I-2021 bisa terkontraksi 1 persen.

"Kuartal IV-2020 ini diperkirakan kontraksinya 2 persen, kalau ini diterapkan kembali PPKM pada bulan 1 dan 2 tahun ini maka akan berpengaruh ke kuartal pertama. Kontraksinya bisa 1 persen," tandasnya.