PPKM Dicabut, Masih Wajib Scan PeduliLindungi?

Merdeka.com - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno mengimbau masyarakat tidak meninggalkan kebiasaan protokol kesehatan, meski status PPKM dicabut. Sementara kewajiban melakukan scan barcode aplikasi Peduli Lindungi, masih perlu dibahas oleh pihak terkait, termasuk pemerintah daerah.

"Ini bagian dari perilaku kita menuju endemi waktu di Yogyakarta saya menscanning, saya harap ini perilaku yang sudah tertanam jangan sampai hilang nanti kita koordinasikan dengan Kementerian Kesehatan dan pemerintah daerah," ujar Sandi dalam konferensi pers virtual, Senin (2/1).

Dia juga mengimbau seluruh masyarakat agar saling mengingatkan agar menerapkan budaya pencegahan Covid-19.

Sementara itu, Dewan Penasihat Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo), Tutum Rahanta menuturkan kewajiban scanning aplikasi Peduli Lindungi merupakan kebijakan ranah pemerintah.

Sejatinya, pelaku ritel Indonesia menyambut baik atas keputusan pemerintah mencabut status PPKM. "Kami sebagai retailer pasti menyambut dengan senang. (kewajiban scan aplikasi Peduli Lindungi) itu otoritas pusat belanja dengan pemerintah daerah," kata Tutum kepada merdeka.com.

Sebagaimana diketahui, Presiden Joko Widodo atau Jokowi resmi mencabut pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). Keputusan PPKM terakhir tertuang dalam Instruksi Mendagri Nomor 50 dan 51.

"Pada hari ini, pemerintah memutuskan mencabut PPKM yang tertuang dalam Instruksi Mendagri Nomor 50 dan 51 tahun 2022," tegas Jokowi dalam konferensi pers, Jumat (30/12).

Jokowi menegaskan, tidak ada lagi pembatasan kerumunan dan pergerakan masyarakat saat ini. Namun, Kepala Negara tetap meminta kepada seluruh masyarakat dan komponen bangsa untuk tetap hati-hati dan waspada terhadap penularan Covid-19.

"Pemakaian masker di tempat keramaian dan ruang tertutup harus tetap dilanjutkan. Kesadaran vaksinasi harus terus digalakkan karena ini akan membantu meningkatkan imunitas," ujarnya.

Jokowi juga meminta aparat dan lembaga pemerintah tetap menyiagakan fasilitas kesehatan di semua wilayah. Vaksinasi Covid-19 termasuk booster juga harus terus dijalankan.