Merdeka.com - Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Kiagus Ahmad Badaruddin mengatakan, anggaran pelatihan anti pencucian uang di tahun 2019 mencapai Rp22 miliar. Angka ini meningkat dari anggaran di tahun 2018 sebesar Rp9,8 miliar.

Menurutnya, pelatihan ini sangat penting mengingat perkembangan teknologi membuat tindak pencucian uang juga semakin canggih. Tindak pencucian uang pun bisa dengan mulus terjadi lintas negara jika penegak hukum tidak sigap mengikuti perkembangan teknologi.

"Di tengah-tengah itu tidak mustahil ada barang, uang, juga manusia yang merupakan, mengandung unsur-unsur tindak pidana atau perdata," ujar Kiagus di Jakarta, Kamis (12/9).

Kepala Institut Intelijen Keuangan Indonesia Akhmar Effendi mengatakan, dalam pelatihan ini, peserta akan mendapat berbagai fasilitas, akomodasi, serta sertifikat jika menghadiri pelatihan secara lengkap.

"Selama penyelenggaraan 2018, respons peserta pelatihan relatif bagus, artinya yang kita berikan sesuai kebutuhan mereka, kebutuhan pihak pelapor, aparat penegak hukum, dan internal," ujar Akhmar.

Untuk tahun lalu, prioritas pusdiklat adalah para pelapor agar bisa memberi pelaporan dengan benar untuk memudahkan analisis PPATK. Tahun ini prioritasnya adalah aparat penegak hukum dan tahun 2020 prioritas akan kembali ke pelapor yang jumlahnya banyak.

"Kita lebih banyak memberi pelatihan apa yang harus mereka lakukan untuk pelaporan ke PPATK, kualitas pelaporan, dan standar pelaporan," jelasnya.

Dia menjelaskan, pusdiklat bisa melatih hingga 1.100 orang per tahun. Target ke depan pusdiklat pun masih banyak mengingat banyaknya pelapor, seperti koperasi simpan-pinjam, dan tentunya bank, hingga para advokat.

Reporter: Tommy Kurnia

Sumber: Liputan6.com