Merdeka.com - Pemerintah resmi mengeluarkan aturan blokir ponsel black market (ponsel BM) melalui International Mobile Equipment Identity (IMEI). Meski sudah ada aturan ini, pemerintah tidak melarang masyarakat membeli ponsel impor, namun dengan catatan ponsel tersebut dipastikan bukan berasal dari black market.

Direktur Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan Heru Pambudi mengingatkan kepada masyarakat yang sering menggunakan jasa titipan (jastip) khususnya untuk membeli ponsel. Dia meminta agar masyarakat lebih waspada agar ponsel yang dibeli sesuai dengan aturan yang berlaku di Indonesia.

"Kami juga mengimbau yang selama ini juga mulai mengalihkan pemasukan ilegalnya melalui jastip-jastip yang tidak benar. Kami juga mengimbau supaya melalui jalur yang resmi saja sehingga memberikan ruang bagi industri dalam negeri," kata dia, di Kementerian Perindustrian, Jakarta, Jumat (18/10).

Menurutnya, aturan IMEI sangat membantu kerja Bea Cukai dalam mengatasi masuknya ponsel black market, bahkan bisa memberantas penyelundupan. Dengan demikian, aturan ini diharapkan memberikan dampak signifikan ke Indonesia.

"Saya kira yang paling bahagia adalah Kemenkeu khususnya ditjen Bea Cukai. Karena dengan kebijakan ini, praktis penyelundupan tidak akan ada lagi. Karena percuma. Boleh saja mereka menyelundup tapi mereka tidak akan bisa menggunakan," tandasnya.