Polemik di balik larangan dan pembatasan impor bahan baku

Merdeka.com - Munculnya peraturan larangan dan pembatasan (lartas) impor bahan baku industri seperti garam, jagung, tembakau dan beberapa bahan baku lainnya membuat khawatir para pelaku industri. Sebab, komoditas-komoditas tersebut merupakan bahan baku utama bagi industri.

Benny Wahyudi dari Asosasi Gula Rafinasi mengatakan, ketersediaan bahan baku sangat penting bagi keberlanjutan dan pertumbuhan industri. Senada dengan Benny Wahyudi, Sekretaris Jenderal Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (Gappri),Hasan Aoni Azizmengingatkan agar pemerintah memperhatikan regulasi soal impor.

"Seluruh regulasi yang mengatur soal industri harus mengedepankan soal reward bukan punish, regulasi harus menyesuaikan tingkah laku konsumen," ujar Hasan Aoni di Jakarta, Kamis (24/8).

Pengamat ekonomi dari CSIS, Yose Rizal Damuri mengatakan, ada kesalahan paradigma yang cukup luas di Indonesia mengenai impor bahan baku selama ini. "Ini perlu ada perubahan paradigma bahwa impor itu jelek. Impor itu adalah bagian dari produksi, saat ini kita tidak bisa menempatkan impor itu jelek," ungkapnya.

Dalam pandangan Yose, semakin tinggi impor konten atau bahan baku, maka semakin tinggi pula ekspornya. Sebaliknya-pun demikian.

Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian, Bambang mengatakan, petani dan industri harus sinergis demi menekan angka impor. Kebijakan lartas importasi ini bertujuan untuk melindungi Indonesia yang merupakan negara agraris. Lartas bertujuan untuk mencari titik temu keseimbangan. "Apabila ada jenis yang belum mampu diproduksi, monggo di impor," ujarnya.

Menanggapi isu dalam kebijakan Lartas ini, Asisten Deputi Pengembangan Industri Kemenko Perekonomian, Atong Soekirman menyampaikan bahwa pihaknya akan mengeluarkan regulasi, penting sekali untuk mengajak bicara industri. Apalagi terkait bahan baku industri. Tanpa dukungan bahan baku yang memadai, hal ini akan berdampak pada penurunan daya saing industri.