Merdeka.com - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) menyatakan belum jelas nasib 28 kementerian/lembaga soal pemberian tunjangan kinerja atau remunerasi.

Memasuki triwulan IV tahun ini, hanya 36 kementerian dan lembaga yang diberi lampu hijau memberikan tunjangan pegawai negeri sipil (PNS) di lembaganya masing-masing.

Selain menanti peraturan presiden (perpres), skema pemberian tunjangan pada PNS itu belum disetujui Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

"28 K/L itu belum dapat, kita nunggu di Banggar," kata MenPAN-RB Azwar Abubakar di komplek DPR, Jakarta, Rabu (2/10).

Azwar juga tidak dapat memastikan berapa lembaga negara yang akan menerima pola penerimaan gaji berupa remunerasi tahun depan.

"Yang tahun 2014 belum diajukan. Jadi belum ada. (Anggaran) disiapin boleh tapi kan belum diputuskan," ungkapnya.

Tahun ini, remunerasi hanya diberikan pada 36 K/L. Padahal, pemerintah mengusulkan setidaknya ada 40 lembaga negara yang menerima remunerasi. Remunerasi diberikan kepada instansi yang dinilai berhasil menjalankan reformasi birokrasi.

Pola tunjangan kinerja ini menggantikan sistem lama honorarium yang biasa didapatkan PNS. Tambahan penerimaan selain gaji pokok itu diharapkan diperoleh hanya oleh abdi negara yang kerjanya memuaskan atau berprestasi.

Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2014, alokasi belanja pegawai sudah dipatok Rp 276,7 triliun. Bila dibandingkan pagu anggaran belanja pegawai tahun ini, kenaikannya mencapai Rp 43,7 triliun.

Kenaikan itu didasarkan skema remunerasi sebagai hadiah bagi K/L yang telah menjalankan reformasi birokrasi.