PLN tak masalah jika dipecah

Merdeka.com - PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) tak masalah jika harus dipecah menjadi dua. Langkah ini dinilai bisa memercepat elektrifikasi di Indonesia Timur yang selama ini belum banyak tersentuh oleh BUMN setrum tersebut.

"Ya oke juga memang kan kalau di daerah-daerah terpencil. Kalau pemerintah yang bikin bukan orientasi untung kalau swasta mikir-mikir," kata Manager Senior Komunikasi Korporat PLN, Bambang Dwiyanto di kantornya, Jakarta, Jumat (11/4).

Namun, Bambang enggan mengomentari lebih jauh mengenai wacana spin-off PLN tersebut. "Itu domainnya Menteri BUMN sebgai pemegang saham."

Ketua Serikat Pekerja (SP) PLN Deden Adityadharma mengingatkan bahwa wacana pemisahan PLN tidak mudah dilakukan. Menurutnya, PLN yang ada saat ini sudah cukup menjangkau nusantara.

"Apa bisa pemerintah melakukan itu? regulasinya itu tidak mudah lho. PLN sudah menggapai Indonesia kok," ujar Deden terpisah.

Sebelumnya, Menteri BUMN Dahlan Iskan mengutarakan niatnya untuk membuat perusahaan listrik serupa PLN jika terpilih menjadi presiden RI ketujuh. Saat ini, PLN kesulitan untuk memenuhi kebutuhan listrik seluruh Indonesia.

"Secara usaha PLN masih defisit karena harga jual masih dibawah harga produksi, cuma ditutup subsidi untuk operasional melayani 50 juta pelanggan eksisting dari pendapatan enggak cukup kekurangannya ditombokin pemerintah diberikan margin PSO senilai 6,5 persen dari subsidi," jelasnya.