Merdeka.com - Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Rasio Desa Berlistrik (RDB) di Provinsi Papua dan Papua Barat saat ini sebesar 98,3 persen, yang dicapai melalui kontribusi PLN (48,5 persen), program LTSHE (Lampu Tenaga Surya Hemat Energi) dari Kementerian ESDM dan listrik swadaya inisiatif pemda setempat.

Ekspedisi Papua Terang merupakan langkah awal PLN dalam membangun sistem kelistrikan Papua. Data dari hasil survei tersebut sekarang sudah mulai dieksekusi melalui program lanjutan 1000 Renewable Energy (Energi Terbarukan) untuk Papua. Melalui survei tersebut, PLN mendapatkan data berapa desa yang harus dilistriki, berapa jumlah penduduknya, bagaimana tingkat ekonominya, dan sumber energi apa yang potensial.

Wilayah Kerja PLN di Papua dan Papua Barat mencakup luar 546.633 km2 yang mencakup 3.749 pulau. Dari ribuan pulau itu hanya 140 pulau yang berpenghuni, dan PLN sudah melistriki 128 di antaranya dengan pembangunan transmisi sepanjang 218 kms yang dilayani gardu.

128 pulau itu dilayani dengan 108 Sistem Kelistrikan, di mana 18 di antaranya merupakan Sistem Kelistrikan Besar (>2MW) dan 90 sisanya masuk Sistem Kelistrikan Kecil dengan kapasitas kurang dari 2 MW. Total daya mampu dari 108 sistem kelistrikan itu mencapai 358.97 MW, dengan beban puncak 285.45 MW. Dibandingkan dengan Jakarta yang mencapai 20 ribu MW, angka ini tentu sangat kecil.

"Memang secara umum, kondisinya perlu ditingkatkan. Masalahnya pertumbuhan masing-masing distrik itu tidak sama. Kami harus berhitung cermat. Kalau over investasi juga bahaya, apalagi semua daerah itu masuk wilayah subsidi," kata Executive Vice President Operasi Regional Maluku Papua (OR-MP) Indradi Setiawan, melalui keterangan resminya, Kamis (10/10).

Dengan tantangan geografi, kerapatan hunian dan infrastruktur yang terbatas, Program 1000 Energi Terbarukan dipandang bisa menjadi solusi untuk percepatan elektrifikasi melalui implementasi model wireless electricity.

Untuk itu sedapat mungkin PLN mengoptimalkan energi lokal berbasis energi baru terbarukan. Optimalisasi energi lokal berbasis energi baru terbarukan diharapkan akan memperbaiki kinerja bauran energi sekaligus menurunkan biaya pokok penyediaan (BPP).

Dia menjelaskan, untuk wilayah Papua yang jumlah penduduknya tidak besar, dengan kerapatan hunian rendah karena terpencar di berbagai pelosok, memang tak mungkin dibangun infrastruktur kelistrikan berskala besar. Pembangunan kelistrikan diharapkan bisa berjalan paralel dengan pengembangan infrastruktur seperti jalan raya, pengembangan pusat-pusat produksi, ekonomi, pendidikan, kesehatan, serta budaya yang semakin maju, modern, dan mandiri.

"Memang semua harus melihat medan setempat mana yang memungkinkan. Kalau belum mungkin, tidak boleh dipaksa karena malah programnya tidak akan jalan. Dan itu semua harus memperhitungkan biaya," imbuhnya.

Seperti dipaparkan dalam pln.co.id, rencana pembangunan pembangkit listrik menuju rasio elektrifikasi 100 persen di provinsi Papua dan Papua Barat diperkirakan akan menelan investasi lebih kurang Rp1,9 triliun. Namun dalam masalah ini, lanjut Indradi, untuk wilayah timur Indonesia PLN memang tidak berorientasi pada keuntungan bisnis semata.