PLN ngaku tak khawatir pemerintah tak tambah anggaran subsidi 2018

Merdeka.com - Direktur Keuangan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), Sarwono Sudarto mengaku tidak khawatir dengan keputusan pemerintah yang tidak mengubah postur APBN 2018. Padahal, dengan keputusan tersebut pemerintah tidak bisa menambah subsidi listrik tahun ini.

Sarwono mengatakan, untuk menambah subsidi listrik, PLN harus menunggu audit penggunaan subsidi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Oleh karena itu, keputusan pemerintah tidak mengajukan ‎Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBNP) pada tahun ini tidak membuat PLN khawatir.

"Pokoknya gini, subsidi listrik itu finalnya nunggu audit BPK, kita nggak bisa mutusin sekarang," kata Sa‎rwono, di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (10/7).

Menurut Sarwono, jika subsidi listrik yang ditetapkan tahun ini sebesar Rp 52,66 triliun tidak cukup sampai akhir tahun, maka untuk menambahnya akan menunggu audit BPK terlebih dahulu. "Kalua 2018 akan tau setelah audit BPK. Misalnya‎ Rp 50 triliun, ternyata nanti Rp 52 triliun, ya tambah Rp 2 triliun," ucapnya.

Sarwono menuturkan, untuk menekan penggunaan subsidi di tengah pelemahan Rupiah dan kenaikan harga minyak dunia, PLN gencar melakukan efisiensi seperti melakukan zonasi pengadaan energi primer dan menekan biaya operasional. "Kalau misalkan contoh batubara zona transportasinya kita buat paling efisienkan menghemat juga‎. Misal pembangkit di Sumatera dan Jawa ngambilnya di mana," tandasnya.

Untuk saat ini, alokasi subsidi listrik yang ditetapkan dalam APBN 2018 dinilai ‎masih bisa menomboki tagihan pembayaran listrik untuk golongan 450 volt amper (va) dan 900va bersubsidi.

"Ok nggak ada masalah. Masih kan belum dibayar semua justru kan‎," kata Sarwono.

Menurut Sarwono, melemahnya Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dan kenaikan harga minyak berpengaruh pada pembentukan tarif listrik, namun PLN mampu meredam‎ kenaikan tersebut dengan melakukan efisiensi.

Dengan efisiensi, PLN mampu menekan subsidi listrik tahun lalu, dari alokasi subsidi listri Rp 52 triliun, realisasi penggunaannya mencapai Rp 45 triliun. PLN pun saat ini belum bisa menyimpulkan subsidi listrik tidak cukup sampai akhir tahun. Pasalnya, harus menunggu audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terlebih dahulu.

Reporter: Pebrianto Eko Wicaksono

Sumber: Liputan6.com