'Pinjaman ADB harus optimalkan masalah ekonomi bukan kereta cepat'

Merdeka.com - Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati mengungkapkan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengabaikan sektor-sektor prioritas yang mampu mengatasi gejolak demonstrasi terutama Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Menurut dia, pemerintah harus mampu mengoptimalkan dana pinjaman utang untuk permasalahan gejolak ekonomi di tanah air salah satu pemecatan karyawan.

"BKPM jalan sendiri yang penting investasi masuk tidak peduli yang masuk ke sektor mana. Nah, ini yang berdampak investasi masuk tetapi gelombang demonstrasi PHK tetap berlangsung," ujar Enny saat dihubungi merdeka.com di Jakarta, Minggu (14/2).

Enny menegaskan masyarakat tak ingin diam-diam pemerintah menggunakan dana pinjaman utang dari Asian Development Bank (ADB) untuk mendanai proyek kereta cepat.

"Ini yang belum jelas betul ADB itu menawarkan utang, tetapi pemerintah punya perencanaan tidak? Kita tidak mau utang untuk membiayai kereta api cepat, itu celakanya bisa 3-4 kali lipat," jelas dia.

Untuk itu, Enny meminta pemerintah agar bisa menemukan solusi dari pemanfaatan dana pinjaman utang lebih baik digunakan untuk menciptakan lapangan kerja. Saat ini investasi yang masuk ke Indonesia tidak pernah masuk kedalam industri padat karya.

"Angka pengangguran bisa bertambah, kalo tidak ada terobosan dari pemerintah untuk menciptakan lapangan kerja ini bahaya. Karena kita lihat sekalipun ada investasi baru masuk tapi kan tidak ada yang ke industri padat karya. Ini kan kesalahan pemerintah, mestinya pemerintah memberikan berbagai fasilitas, intensif tapi harusnya fokus ke industri padat karya," pungkas dia.

Sebelumnya, Presiden Asian Development Bank (ADB), Takehiko Nakao mengatakan pihaknya selalu mendukung program-program pemerintah. Salah satunya dengan memperbesar alokasi dana pinjaman untuk Indonesia.

"Tahun lalu sebesar USD 1,7 miliar. Tahun sebelumnya, jangka waktu 5 tahun, sebesar USD 700 juta. Kami berkomitmen USD 10 miliar dalam 5 tahun kedepan, ada peningkatan. Dan kami ingin mendukung upaya Indonesia dalam hal pengembangan investasi infrastruktur dan reformasi birokrasi," kata Nakao di kantor Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Jumat (12/2).

Pinjaman tersebut difokuskan untuk layanan pendidikan, pengelolaan keuangan publik, energi bersih, infrastruktur pedesaan dan pengendalian banjir. Untuk itu, Nakao menyambut baik inisiatif pemerintahan Jokowi untuk mempermudah pembiayaan infrastruktur, termasuk suntikan modal pemerintah bagi BUMN dan adanya jaminan pemerintah untuk pinjaman langsung dari lembaga keuangan internasional kepada BUMN.