Peserta BPJS Ketenagakerjaan Bakal Terima Vaksin Covid-19 Gratis

Merdeka.com - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan mulai melakukan pendataan terhadap para pekerja untuk memperoleh bantuan vaksin anti Covid-19. Menyusul adanya instruksi langsung yang diberikan pemerintah terhadap BPJS Ketenagakerjaan.

"Kami telah diminta oleh pemerintah untuk menyiapkan data pekerja yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan untuk mendapatkan bantuan vaksin. Kami telah mulai mendata dan kami akan terus melakukan pendataan," ujar Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Agus Susanto, dalam webinar Kupas Tuntas Program Bantuan Subsidi Upah, Rabu (16/12).

Agus menjelaskan, pendataan tersebut dimaksudkan untuk memenuhi hak setiap pekerja agar mendapatkan perlindungan jaminan sosial secara lebih baik. "Termasuk juga untuk memenuhi permintaan dari pemerintah untuk menyiapkan data para penerima vaksin (Covid-19)," imbuh dia.

Oleh karena itu, dia mengimbau kepada setiap pekerja maupun pemberi kerja yang belum terdaftar agar segera mendaftarkan di BPJS Ketenagakerjaan. Mengingat adanya tambah manfaat jaminan sosial di masa kedaruratan kesehatan akibat Covid-19.

"Pastikan anda sudah terdaftar karena selain mendapat manfaat ada juga manfaat lain dan nilai tambah lebih, yaitu pada saat pemerintah melakukan belanja sosial melakukan distribusi bantuan sosial menggunakan data yang sudah valid, akuntabel dan teruji, Insya Allah akan digunakan untuk bantuan vaksin," tutupnya.

Jokowi: Vaksin Covid-19 untuk Masyarakat Gratis!

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menuturkan vaksin Covid-19 akan diberikan gratis kepada seluruh masyarakat Indonesia. Hal tersebut setelah mendapatkan masukan dan kalkulasi keuangan mengenai keuangan negara.

"Dapat saya sampaikan vaksin Covid-19 untuk masyarakat adalah gratis tidak dikenakan biaya sama sekali," kata Jokowi dalam siaran telekonference melalui chanel youtube sekretariat presiden, Rabu (16/12).

Sebab itu dia memerintah kepada seluruh jajarannya agar memprioritaskan program vaksinasi pada anggaran 2021 untuk biaya vaksinasi. Kemudian dia juga meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk merealokasikan anggaran terkait ketersediaan vaksin.

"Saya menginstruksikan kepada menteri keuangan untuk memprioritaskan dan merealokasi dari anggaran lain terkait ketersedia vaksin gratis ini sehingga tidak ada alasan bagi masyarakat untuk tidak mendapatkan vaksin," ungkap Jokowi.