Pesan Mendag Enggar dalam hadapi perdagangan bebas

Merdeka.com - Menteri Perdagangan, Enggartiasto Lukita menegaskan bahwa perdagangan bebas merupakan suatu keniscayaan yang harus dilakukan agar Indonesia tidak tertinggal.

"Perdagangan bebas suatu keniscayaan, karena tanpa membuka diri dan kita melakukan perjanjian perdagangan maka kita akan semakin tertinggal. Hal itu, yang Bapak Presiden (Joko Widodo) berulang kali mengingatkan. Jangan sampai kita tertinggal dari sisi ekspor, dan dari sisi pertumbuhan ekonomi, yang tentu tergantung pada investasi dan ekspor kita, dibandingkan dengan negara-negara tetangga di kawasan Asia ini," ucapnya, usai memberikan kuliah umum di Universitas Udayana di Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Badung, Bali. Jumat (25/5).

Menurut Enggar, dengan setiap perdagangan bebas dan keterbukaan itu memang ada hal yang positif dan negatif. Hal negatifnya adalah Indonesia akan menerima serbuan produk-produk asing. Dengan begitu, harus mempersiapkan diri dari kualitas produksi, harga dan sebagainya.

"Lalu penuhilah pasar dalam negeri kita, dengan produk-produk dalam negeri kita. Kemudian, kita harus masuk juga untuk ke ekspor yang tentunya bersaing dengan negara yang lain. Karena persaingan tidak hanya antar perusahaan, tetapi sudah sampai antar negara," ungkapnya

"Tetapi saya sudah sampaikan, kita tidak mau menjadi pasar dari negara luar, dan kita harus memasarkan ke luar juga," tegasnya.

Menurut Enggar, dengan adanya perdagangan bebas tersebut, Provinsi Bali mempunyai potensi karena sebagai ikon dari wisata dunia. Dengan kedatangan wisatawan manca negara atau lainnya bisa menjaring para wisatawan dan kemudian bisa menawarkan atau menampilkan produk-produk kerajinan dan berbagai hal lainnya dan menarik investasi mereka.

"Perdagangan bebas bukan hanya try in good saja, tetapi termasuk servis dan investasi itu akan lebih lagi meningkatkan ekonomi Bali khususnya Indonesia.Sebagai, gambaran nanti saat IMF di bulan Oktober saja, itu paling sedikit uang yang masuk dan akan berputar di Bali sekitar Rp 6 triliun," ujarnya.