Perusahaan penyeleksi direksi BUMN bantah kolega Rini Soemarno

Merdeka.com - Menteri BUMN Rini Soemarno masih memiliki pekerjaan rumah memilih direktur utama untuk beberapa perusahaan BUMN yang habis masa jabatannya atau mengundurkan diri. Salah satunya di perusahaan pelat merah minyak dan gas yakni PT Pertamina. Saat ini Pertamina dikomandoi Pelaksana Tugas (Plt) M Husen yang didapuk menjadi orang nomor 1 sementara di Pertamina menggantikan Karen Agustiawan yang mundur dari jabatan Dirut.

Untuk proses pemilihan dan seleksi direksi BUMN, kementerian menggandeng pihak ketiga, perusahaan atau lembaga profesional. Ada tujuh lembaga profesional untuk pemilihan direksi BUMN salah satunya PT Daya Dimensi Indonesia yang dituding terafilisasi atau memiliki hubungan kedekatan dengan kolega Rini Soemarno.

Melalui keterangan tulis yang diterima merdeka.com, Selasa (11/11), PT Daya Dimensi Indonesia membantah hal itu. Penunjukan Daya Dimensi Indonesia untuk melakukan uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) calon dirut BUMN didasari asas profesionalisme, integritas, dan tata kelola perusahaan (good corporate governance).

"PT Daya Dimensi Indonesia dengan ini menyatakan tidak memiliki hubungan kepemilikan saham secara langsung maupun tidak langsung dengan pejabat Kementerian BUMN. Dalam proses seleksi Dirut Pertamina maupun di perusahaan-perusahaan lainnya, metode assessment center yang kami gunakan merupakan salah satu bagian dari proses uji kepatutan dan kelayakan. Sehingga hasil yang kami sampaikan bukan menjadi satu-satunya variabel penentu. Selain itu metode assessment center yang kami gunakan mengacu pada Etika Pelaksanaan Assessment Center yang berlaku secara internasional dan telah diadopsi di Indonesia," jelas founder sekaligus pemilik PT Daya Dimensi Indonesia Rozan Anwar.

Rozan mengklaim, profesionalisme PT Daya Dimensi Indonesia tak perlu diragukan. Sebab, perusahaan yang bergerak di bidang pengelolaan sumber daya manusia ini menjalin kemitraan dengan lembaga yang bereputasi global, yakni Development Dimensions International (DDI).

"Keberadaan mitra kami tersebut turut menjaga reputasi PT Daya Dimensi Indonesia di skala internasional dan menjadi salah satu konsultan sumber daya manusia internasional dari Indonesia," kata Rozan Anwar.

Dia menuturkan, dalam menjalankan aktivitasnya, PT Daya Dimensi Indonesia menerapkan platform nilai-nilai organisasi yang kuat, yakni integrity, mutual respect, service excellence, unity in diversity, dan better world.

"Kami senantiasa berkomitmen menjalankan bisnis dengan penuh integritas serta menjaga kepercayaan yang diberikan oleh mitra untuk menciptakan Indonesia yang lebih baik melalui penempatan orang yang tepat di posisi yang tepat," tambah Rozan.

Rozan menambahkan bahwa kemitraan PT Daya Dimensi Indonesia sebagai konsultan sumber daya manusia di Kementerian BUMN sudah berlangsung selama beberapa tahun terakhir.

"PT Daya Dimensi Indonesia sejauh ini dipercaya oleh 200 lebih klien perusahaan ternama dari beragam industri guna membantu proses rekrutmen para eksekutif dan profesional mereka," ucapnya.

Sebelumnya, sesuai pasal I ayat 18 dari Peraturan Menteri BUMN nomor PER/06/MBU/2012 dan PER-16/MBU/2012 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi, pemerintah memerlukan lembaga profesional untuk melakukan penilaian terhadap bakal calon direksi BUMN.

Dalam surat bernomor S-519/MBU/Wk/2013 tertanggal 6 Desember 2012, ditunjuk tujuh perusahaan yakni PT Daya Dimensi Indonesia (DDI), PT Bianaman Utama-PPM, Lembaga Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Bina Potensia Indonesia, Gaia Solutions, Humas Reosurces Assestment Service, dan SHL Indonesia.

Dari penelusuran merdeka.com, PT DDI merupakan perusahaan manajemen konsultan yang memiliki kedekatan dengan keluarga Soemarno, atau milik kolega kakak Menteri BUMN Rini Soemarno yaitu Ongky Soemarno.

Sekretaris Kementerian BUMN Imam Apriyanto Putro menyatakan, pihaknya akan mengkaji ulang lembaga asesor yang sudah ada. Sebab, saat ini Rini Soemarno didapuk menjadi menteri BUMN.

"Ya benar surat perihal daftar lembaga profesional dibuat 2012 sehingga kami merasa perlu mereview-nya," kata Imam di Kementerian BUMN beberapa waktu lalu.

Menyoal keterlibatan kolega Soemarno, Imam berjanji akan mempelajarinya terlebih dulu. "Mungkin bisa nambah (asesor) atau berkurang," tegasnya.