Merdeka.com - Indonesia merupakan salah satu negara pengekspor minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO) terbesar di dunia. Bahkan, Indonesia saat ini tengah mendorong mandatory pencampuran minyak sawit mentah atau Crude Palm Oil (CPO) ke Solar sebesar 20 persen (B20).

Melihat potensi Indonesia, Gubernur Prefektur Wakayama, Yoshinobu Nisaka berencana untuk menggunakan CPO dari Indonesia sebagai bahan baku dalam pembuatan produk rumah tangga di perusahaan di Jepang.

"Di Wakayama, Jepang ada perusahaan besar, yakni KAO yang merupakan pabrik produk rumah tangga. Mereka membutuhkan CPO. Saya yakin CPO dari Indonesia. Kedua, kami juga punya perusahaan yang menggunakan bahan baku tempurung kelapa, dan ini bisa dari Indonesia," kata Yoshinobu di gedung Kementerian Perdagangan, Jakarta, Selasa (19/4).

Meski begitu, rencana ekspor CPO ini masih dalam pembicaraan, mengingat Indonesia melalui Kementerian Perdagangan telah menandatangani perjanjian dengan Prefektur Wakayama dalam bidang ekspor produk dari negara masing-masing.

"Memang ini belum jadi proyek nyata, tapi saya kira akan terjadi ke depan. Suatu saat perusahaan di Wakayama butuh bahan baku dari Indonesia," imbuhnya.

Sebelumnya, Dirjen Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Rida Mulyana mengatakan, mandatory pencampuran minyak sawit mentah atau Crude Palm Oil (CPO) ke Solar sebesar 20 persen (B20) bisa memberikan manfaat untuk banyak pihak, seperti para pemangku kepentingan (stakeholder), pengusaha, hingga para petani kelapa sawit di Indonesia.

Kelapa sawit menjadi sangat penting bagi Indonesia, meski penggunaannya masih mendapat penolakan dari negara-negara lain karena dianggap mencemarkan lingkungan.

"Di luar sana baik sawit maupun turunannya masih mendapat penolakan. Dengan adanya program ini dan akan diteruskan ke B30 (campuran CPO 30 persen ke Solar) dan dengan begitu banyaknya manfaat perekonomian Indonesia, apapun yang terjadi di luar kita dengan lantang bisa mengatakan kita bisa hidup sendiri dan mandiri dengan sawit," kata Rida di gedung Dhanapala Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (27/1).