Pertukaran data konsumsi BBM Sumsel jadi proyek percontohan nasional

Merdeka.com - Badan Pengatur Kegiatan Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) hari ini resmi menandatangani MoU Pertukaran Data Konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan Gubernur Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel). Nota kesepahaman pertukaran data konsumsi BBM ini diharapkan dapat mendorong badan usaha migas yang beroperasi di Sumsel untuk transparan dalam menyajikan data konsumsi BBM di daerah ini.

"Jika berhasil, ini akan menjadi percontohan bagi wilayah-wilayah lainnya di Indonesia," tutur Kepala BPH MigasFanshurullah Asa di Griya Agung, Palembang, Kamis (7/6).

Fanshurullah menambahkan, untuk saat ini saja Indonesia telah memiliki 200 badan usaha migas. Sementara, baru 20 badan usaha migas yang memiliki izin operasi di Sumsel. "Pendapatan asli daerah (PAD) kendaraan tahun 2017 ini baru Rp 700 miliar, ini relatif kecil, makanya kita minta badan usaha ini bisa kasih data apa adanya, berapa mereka jualan," tegasnya.

"Benar tidak volume konsumsi BBM-nya segitu, bener tidak cuma 20 badan usaha aja, kan bisa jadi lebih banyak. Disinilah BPH Migas akan bantu kasih data," tambahnya.

Adapun dengan nota kesepahaman ini diharapkan tidak ada lagi perbedaan data dari badan usaha migas di Sumsel untuk diberikan kepada BPH Migas dan juga Pemda.

Sementara itu, Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Alex Noordin mengapresiasi penuh atas nota kesepahaman tersebut dalam rangka membantu pemerintah untuk memberikan data yang pasti dan akurat terkait penggunaan konsumsi BBM ini di Sumsel.

"Ini menunjukan tata kelola yang mengedepankan kepentingan bagi masyarakat sekaligus bertujuan menjaga kepentingan nasional RI," tandasnya.

Reporter: Bawono Yadika

Sumber: Liputan6