Pertamina: Program stiker BBM tidak berjalan

Merdeka.com - PT Pertamina mengkritik program pemerintah yang tidak konsisten terutama dalam penerapan larangan konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi untuk kendaraan dinas dan Badan Usaha Milik Negara. Saat itu, pemerintahan SBY sesumbar dan melarang kendaraan dinas menggunakan BBM subsidi dengan memasang stiker di setiap kendaraan.

Padahal, kebijakan pemerintah tersebut, tertuang dalam dalam keputusan Menteri ESDM Nomor 01 tahun 2013 yang melarang penggunaan BBM PSO, untuk kendaraan dinas Kementerian BUMN atau BUMD dan sektor pertambangan, perkebunan, kehutanan .

"Saat itu dikeluarkan stiker mobil-mobil yang tidak boleh gunakan BBM PSO sampai saat ini saya tidak lagi libat stiker itu. Sehingga operator SPBU tidak punya pegangan. Tidak berjalan," Ujar Direktur Niaga dan Pemasaran PT Pertamina Hanung Budya di Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (27/8).

Hanung menambahkan tidak efektifnya program tersebut, membuat operator yang ada di SPBU menjadi kesulitan untuk membedakan kendaraan BUMN, dinas dan masyarakat umum. Padahal, lanjut Hanung, jika kebijakan tersebut dijalankan maka akan menghemat BBM bersubsidi jenis premium sebesar 500.000 kilo liter tiap tahunnya. "Begitu juga dengan solar. Tapi itu tidak berjalan," katanya.