Merdeka.com - ‎Wilayah kerja minyak dan gas bumi (Migas) yang dikelola PT Pertamina (Persero) kerap menjadi sasaran pengeboran minyak ilegal (ilegal drilling). Bahkan, ada oknum yang membangun fasilitas pengolahan minyak (kilang) ilegal.

Direktur Utama Pertamina, Nicke Widyawati, mengatakan perusahaan melalui anak usahanya yang bergerak pada sektor hulu migas kerap menghadapi kegiatan pengeboran ilegal di wilayah kerjanya.

‎"Langkat contohnya dalam kurun waktu satu tahun ada 49 titik sumur ilegal yang berhasil di tutup dalam 5 tahapan," kata Nicke, dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR, di Jakarta, Senin (4/2).

Menurut Nicke, yang dilakukan secara ilegal bukan hanya pengeboran atau di sisi hulu, tetapi juga sisi pengolahan minyak ilegal tersebut kemudian diubah menjadi Bahan Bakar Minyak ‎(BBM) melalui kilang ilegal. Aksi melanggar hukum ini terjadi di Lapangan Migas Pangkalan Susu yang dikelola Pertamina EP Asset 1. ‎"Bukan hanya illegal drilling tapi juga illegal refinery," ujarnya.

Nicke menginginkan, penanganan ‎pengeboran sumur minyak dan pengolahan minyak secara ilegal harus dilakukan secara komprehensif. Sebab, jika yang ditertibkan hanya sisi hulunya saja kegiatan tersebut masih akan tetap dilakukan.

‎"Ketika satu drilling ada juga satu refinery. Perlu upaya komprehensif dari hulu ke hilir. Kalau cuma hulu nanti warga tidak kapok," tuturnya.

Direktur Hulu Pertamina Dharmawan Samsu mengatakan, pihaknya masih menghitung kerugian akibat pemboran sumur minyak dan kilang ilegal. "Kita lakukan perhitungan baru kita ketahui berapa potensi terjadi kita harus melakukan perhitungan kembali," tandasnya.

Reporter: Pebrianto Eko Wicaksono

Sumber: Liputan6