Merdeka.com - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memutuskan untuk menggunakan skema Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dalam mencari sumber pendanaan dan pembiayaan proyek kilang minyak Bontang. Skema ini dipercaya akan mempercepat realisasi proyek kilang terbesar kedua, setelah Kilang Tuban.

Menteri ESDM, Sudirman Said mengatakan, landasan hukum keputusan ini masuk dalam Peraturan Presiden (Perpres) No.75 tahun 2014 tentang percepatan penyediaan infrastruktur prioritas. Selain itu, payung hukum kebijakan ini juga terdapat dalam Perpres No.38 tahun 2015 tentang kerjasama pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur.

"Kita selesai rapat dengan Pak Menko Perekonomian membahas mengenai percepatan pembangunan kilang yang masuk dalam skema infrastruktur energi. Pertamina telah ditetapkan jadi penanggung jawab kerja sama, nanti Pertamina yang akan mencari mitra badan usaha swasta," kata Sudirman di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Selasa (9/2).

Dia menambahkan, Kementerian Keuangan juga akan menunjuk konsultan internasional sebagai pendamping Pertamina selaku penanggung jawab dalam melakukan pelelangan dan mencari mitra swasta. Hal ini juga merupakan salah satu eksekusi dari Perpres No.4 tahun 2016 dan Daftar Proyek Prioritas dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No.12 tahun 2015.

"Kita menargetkan Oktober tahun ini sudah bisa ditunjukkan (mitra swasta). Begitu Kemenkeu menunjuk konsultan internasional, maka Pertamina bisa melakukan lelang. Karena ini sudah sering dibahas, market sudah paham tinggal nanti distrukturkan. Sehingga Oktober sudah bisa kita jalankan," imbuhnya.

Sudirman berharap setelah penunjukkan tersebut, maka ground breaking dari pembangunan kilang Bontang sudah bisa dilakukan tahun depan (2017). Sehingga kilang ini bisa langsung dioperasikan pada tahun 2022.

"Kilang konstruksinya paling cepat 48 bulan, tapi untuk proses itu sekitar 6 tahun," pungkasnya.