Merdeka.com - PT Pertamina EP melakukan rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), salah satunya membahas kinerja lifting minyak dan gas (migas) di 2019. Tercatat, lifting minyak Pertamina EP baru mencapai 96 persen, sedangkan untuk gas 92,5 persen.

Presiden Direktur Pertamina EP Nanang Abdul Manaf menyatakan, ada beberapa hambatan yang membuat lifting migas Pertamina tidak mencapai target, salah satunya operasional sumur-sumur tua.

"Kami masih kelola sumur umur 40-50 tahun, meskipun masih berfungsi. Itu kandungannya 90 persen air, sisanya minyak," papar Nanang di Gedung DPR, Jakarta, Senin (20/1).

Lalu hambatan yang lain ialah fasilitas produksi Pertamina yang sudah tua. Ditambah lagi, beragam problem sosial bermunculan.

"Ada illegal drilling (pengeboran minyak ilegal). Itu tanah mereka yang belum dibebaskan sebenarnya, tapi secara koordinat itu wilayah kerja kita. Tapi kita tidak punya hak untuk menyetop," ujarnya.

Hambatan Lainnya

Ditambah lagi proses perizinan yang sulit. Nanang mengaku, pekerjaan teknisi yang harusnya fokus mengurus produksi jadi beralih karena terhambat beberapa regulasi.

"Belum lagi adanya overlapping dengan pekerjaan industri lain seperti perkebunan sawit dan lainnya. Kita butuh waktu untuk urus izin dan lain-lain 6 sampai 7 bulan," imbuhnya.

Sementara, Pertamina sendiri menargetkan lifting minyak sebesar 85 ribu barel per hari (target APBN) dan gas sebesar 810 juta kaki kubik per hari (MMSCFD). Realisasinya, minyak terkeruk sebesar 82,179 ribu barel dan gas sebesar 752 juta kaki kubik per hari.

Reporter: Athika Rahma

Sumber: Liputan6.com