Perseteruan Rizal Ramli-Sudirman Said berujung kemarahan Jokowi

Merdeka.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli saat ini tengah berseteru dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said. Kedua pejabat negara ini berseteru lantaran bersebrangan dalam penentuan kebijakan. Perseteruan tersebut berawal sejak Menko Rizal mengkritik program 35.000 megawatt (MW).

Menurut dia, program tersebut sangat tidak realistis dengan keadaan yang ada. Rizal Ramli menegaskan pemerintah mengoreksi pembangunan listrik 35.000 MW menjadi hanya 16.167 MW untuk jangka waktu hingga 2019. Alasannya agar PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) tidak bangkrut.

Rizal Ramli menuturkan, revisi dilakukan setelah adanya kajian bahwa beban puncak bakal mencapai 74.525 MW pada 2019. Proyek yang berlangsung saat ini berkapasitas 7.000 MW. Jika dipaksakan merealisasikan 35.000 MW maka akan terjadi kelebihan kapasitas listrik 21.331 MW. Kelebihan itu harus dibayar PLN dan akhirnya membebani keuangan perseroan.

"Saya dan tim telah lakukan kajian, kesimpulannya program itu memang tidak realistis. Kalau program itu dipaksakan maka membahayakan keuangan PLN. Inilah yang saya maksudkan bisa membuat PLN bangkrut," kata Rizal.

Menko Rizal menegaskan, proyek 35.000 MW idealnya direalisasikan selama 10 tahun. Tidak bisa dipaksakan cuma 5 tahun saja.

"Setelah dievaluasi yang betul-betul, mungkin harus selesai 16.167 MW. Yang lainnya bisa masuk tahap berikutnya (lima tahun berikutnya)," tegasnya.

Perubahan target ini bakal dijalankan sebagai Proyek Percepatan dan Diversifikasi (PPD) Listrik. Dalam percepatan proyek listrik 16.167 MW, pihaknya sudah menyusun beberapa langkah.

Mulai dari mempercepat negosiasi, membantu pembebasan lahan, mengkaji ulang harga penjualan yang kompetitif agar lebih menarik investor. Pihaknya juga tidak segan mencabut izin konsesi investor bila tidak dijalankan selama enam bulan, lalu diserahkan kepada peminat lain yang memiliki dana, teknologi hingga kemampuan mumpuni.

"Review juga termasuk pada realisasi pembangunan terhadap para konsesi yang sudah diberikan. Nanti kita akan beri waktu maksimal enam bulan. Jika tidak dijalankan, kami akan cabut dan serahkan ke investor lain yang berminat," ujarnya.

Kemudian, Menteri ESDM Sudirman Said memastikan proyek tersebut tak bakal direvisi. (mdk/sau)