Perpanjangan PPKM Hingga 25 Juli Dinilai Bawa Sentimen Positif ke Rupiah
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo memperpanjang masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Jawa-Bali hingga 25 Juli 2021. Jokowi mengklaim selama pelaksanaan PPKM Darurat terlihat dari data, penambahan kasus dan kepenuhan tempat tidur rumah sakit mengalami penurunan.
Direktur PT TRFX Garuda Berjangka, Ibrahim Assuaibi menilai kebijakan tersebut akan berdampak positif pada nilai tukar rupiah terhadap dolar. Sebab sebelumnya beredar kabar Pemerintah akan memperpanjang masa PPKM Darurat selama 2 pekan ke depan.
"Isu awal 2 minggu (perpanjangan PPKM Darurat), dengan melihat kondisi maka PPKM Darurat hanya sampai 25 atau 26 Juli. Ini akan berdampak positif ke rupiah," kata Ibrahim dalam pesan singkatnya, Jakarta, Rabu (21/7).
Adanya perpanjangan selama 5 hari ini ke depan diharapkan bisa memperbaiki keadaan. Penambahan kasus terus menurun sesuai dengan yang ditargetkan pemerintah. "Dengan lima hari ke depan diharapkan pasien Covid-19 terus menurun," kata dia.
Dia menuturkan, perpanjangan PPKM Darurat ini memang dirasa perlu untuk mengendalikan penyebaran virus varian delta. Terlebih penambahan kasus baru di Indonesia saat ini lebih tinggi dibandingkan Brasil dan India.
Di sisi lain perpanjangan kebijakan ini bisa mendorong penurunan pertumbuhan PDB tahun ini. Diperkirakan bisa turun 0,5 persen sampai 0,8 persen dari proyeksi awal.
Dalam riset hariannya, Ibrahim menyatakan rupiah terhadap dolar hari ini (21/7) berpotensi bergerak fluktuatif dan melemah lagi dalam rentang Rp 14.500 - 14.540.
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Presiden Joko Widodo atau Jokowi disebut akan mempertimbangkan kembali rencana kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12 persen pada 2025 mendatang.
Baca SelengkapnyaJokowi meminta KPU dan para penyelenggara Pemilu memastikan tata kelola pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan baik.
Baca SelengkapnyaWajar jika Presiden Jokowi akan mendapat peran penting di pemerintahan Prabowo-Gibran.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jokowi mengaku tak mudah bagi pemerintah mengelola pangan untuk masyarakat Indonesia yang jumlah penduduknya mebcapai 270 juta orang.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi mengungkapkan bahwa urusan pemerintah dalam mengelola pangan untuk 270 juta penduduk Indonesia bukan hal yang mudah.
Baca SelengkapnyaBesaran nominal tunjangan kinerja yang dibayar per bulan itu dibagi atas 17 tingkatan kelas jabatan.
Baca SelengkapnyaTujuannya untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi teken aturan kenaikan gaji PNS naik 8 persen per Januari 2024.
Baca SelengkapnyaJokowi menjelaskan bahwa bantuan pangan berupa beras bisa dilanjutkan setelah bulan Juni jika anggaran negara mencukupi.
Baca Selengkapnya